JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung keterlibatan BUMD dalam menjaga ketahan pangan di daerah dan mendorong BUMD untuk mengembangkan penjualan berbasis digital.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menerima Kepengurusan Perhimpunan BUMD Aneka Usaha Seluruh Indonesia (Perdasi) yang diketuai oleh Pamrihadi Wiraryo di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat 29 Juli.
Bersama beberapa jajaran pengurus Perdasi lainnya, Pamrihadi selaku Ketua Umum menyampaikan beberapa usulan kepada Kementerian Perdagangan.
Ia berharap agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) ikut mendorong kepada kepala daerah agar mendukung terbentuknya BUMD Aneka Usaha atau BUMD yang bergerak di bidang pangan dengan memberikan modal yang cukup untuk melakukan serapan berbagai komoditi pangan dan mendistribusikannya secara merata kepada masyarakat.
Selain itu, Perdasi juga menyampaikan beberapa usulan lain kepada Kemendag. Adapun beberapa usulan tersebut antara lain meminta agar Perdasi diberikan kuota impor untuk komoditi daging, kedelai dan bawang putih. Pasalnya selama ini penyaluran bahan pokok tersebut hanya dilakukan oleh Bulog.
“Berbagai komoditi tersebut masih defisit, karena itu kami mengusulkan agar BUMD diberikan kuota impor sebesar 5-10 persen dari kuota kebutuhan dimasing-masing daerah. Prinsipnya BUMD akan berkomitmen sinergi Kemendag bersama BUMD dalam stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi melalui penugasan BUMD untuk intervensi komoditi penyumbang inflasi ke pasar-pasar tradisional,” ujar Pamrihadi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu 30 Juli.
Selain itu Perdasi juga meminta Kemendag melibatkan BUMD jika terjadi kelangkaan sejumlah komoditi tertentu di pasaran. Jika perlu, Kemendag bisa menugaskan langsung BUMD untuk melakukan operasi pasar dan program pemerintah dan pendanaan subsidinya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Berinovasi Teknologi, Bank DKI Dapat Penghargaan Indonesia IT Award 2022
02 Maret 2022, 22:04
“Selama ini peran operasi pasar dilakukan oleh dinas, namun ada kesulitan dana subsidi,” ungkapnya.
Kemudian Perdasi juga meminta Kemendag memfasilitasi BUMD dalam kegiatan pameran dagang yang diselenggarakan oleh kantor-kantor ITPC dan atdag di luar negeri.
“Jangan lupa, BUMD memiliki tugas mengangkat produk unggulan dan UMKM di masing-masing daerah. Karena itu akan lebih baik jika ada pameran dagang ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD,” tuturnya.
Terakhir Perdasi mengusulkan sinergi antara Kemendag dan Kemenag untuk memprioritaskan produk dalam negeri terutama BUMD dalam pelayanan jemaah umrah dan haji
“Kami mendengar adanya pembahasan antara Kemenag dengan Kemendag agar pada umrah berikutnya catering wajib menggunakan produk di Indonesia. Untuk itu kami akan menyurati kepada kemenag agar memberikan prioritas kepada BUMD untuk memenuhi produk tersebut,” tandasnya.
