Kementerian ESDM: Transisi Energi Bagian dari Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan perubahan iklim akibat pemanasan global menyebabkan kenaikan muka air laut dan menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara kepulauan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Transisi energi yang adil dan wajar menjadi fokus utama untuk memitigasi dampak negatif perubahan iklim, sosial, dan ekonomi," ujarnya dalam sebuah webinar, dikutip dari Antara, Kamis 19 Mei.

Indonesia mengajak negara-negara kepulauan lainnya untuk bekerja secara kolektif dalam mengatasi tantangan dan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris untuk mengurangi emisi karbon dan menahan kenaikan rata-rata suhu bumi agar tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius.

Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20 tahun ini berkomitmen penuh dalam mengangkat tiga isu prioritas dalam pilar transisi energi.

Ketiga isu tersebut mencakup akses, teknologi, dan pendanaan yang diharapkan dapat mendorong tercapainya kesepakatan global untuk mengakselerasi transisi energi yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Rida mengungkapkan bahwa negara-negara kepulauan termasuk pulau-pulau kecil di negara berkembangan menghadapi tantangan terhadap pemenuhan akses energi yang merata.

Menurutnya, negara-negara kepulauan sangat rentan terhadap faktor eksternal mulai dari bencana alam dampak perubahan iklim sampai gangguan dari rantai pasokan di berbagai belahan dunia. Bahkan, negara-negara kepulauan seringkali menghadapi masalah dalam kaitan interkoneksi dan sangat bergantung terhadap impor bahan bakar fosil dan jaringan distribusi.

"Indonesia sedang berupaya mencapai akses energi yang merata bersamaan dengan agenda transisi energi. Akses energi berkeadilan dapat dicapai melalui berbagai lini terutama di perbatasan, pulau-pulau terluar, dan pulau-pulau tertinggal," pungkas Rida.