Pemerintah Genjot Perekonomian Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Lewat UMKM

JAKARTA - Pemerintah terus mencari cara dan pendekatan yang tepat guna mewujudkan perekonomian yang inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas, yang saat ini jumlahnya di Indonesia mencapai 22,98 juta orang.

Salah satunya lewat pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) sebagai ekosistem inklusif yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.

"Sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan RI, kami di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki mandat untuk meningkatkan ekonomi, termasuk memfasilitasi program peningkatan kemampuan pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja dan berwirausaha," ujar Direktur Pelaksana Pembiayaan LPEI, Dikdik Yustandi, dalam keterangan resminya, usai pertemuan dengan tim Sinergi Indonesia Inklusi, di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu, 16 Maret.

Dalam pertemuan tersebut, LPEI dan tim Sinergi Indonesia Inklusi menegaskan komitmennya untuk dapat bersama-sama mewujudkan perekonomian Indonesia yang inklusif, terutama bagi para penyandang disabilitas.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, yang didampingi oleh Asisten Staf Khusus Presiden, Susilo dan CEO Fors Fortis Corporation, Iwan Tirtha.

Angkie menjelaskan kepada jajaran manajemen LPEI terkait arahan Presiden RI untuk berinovasi melibatkan penyandang disabilitas, keluarga, dan komunitas agar mampu melakukan kegiatan yang produktif dengan memanfaatkan teknologi.

"Program Sinergi Indonesia Inklusi selalu mendorong upaya pemberdayaan para perempuan serta kegiatan yang melibatkan ragam penyandang disabilitas Indonesia dalam kegiatan produksi UMKM, antara lain produk fesyen, perawatan kecantikan, furniture dan produk rumah tangga lainnya," tegas Angkie.