DKI Jakarta Masih Punya Daya Tarik Investasi meski IKN Pindah ke Kalimantan Timur

JAKARTA - Konsultan properti Colliers Indonesia menilai infrastruktur Jakarta masih berkembang dan tetap memiliki daya tarik bagi investasi di sektor properti kendati Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.

Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam seminar di Jakarta, mengatakan kalau melihat rencana pengembangan Jakarta masih tetap berjalan di mana sekarang kita masih melihat pembangunan LRT Jabodebek, kemudian masih ada pengembangan MRT yang akan menghubungi barat dan timur sehingga melewati Jakarta.

"Artinya secara infrastruktur Jakarta masih berkembang dan tetap memiliki daya tarik untuk berinvestasi di properti," kata Ferry dikutip dari Antara, Jumat 28 Januari.

Dia menjelaskan kalaupun memang IKN itu sudah ada di Kalimantan Timur, maka IKN tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, sementara Jakarta masih tetap sebagai pusat keuangan dan komersial.

"Kita melihat negara-negara lain yang ibu kotanya pindah, maka kota lamanya tersebut tidak secara otomatis menjadi sepi, bahkan bisa jauh lebih ramai contohnya Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi artinya kalaupun ada dampak dari pemindahan IKN maka hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan Jakarta masih memiliki daya tarik untuk sebagai pusat komersial dan tempat hunian," ujar Ferry.

Sebelumnya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai meski IKN pindah ke Kalimantan Timur namun perekonomian Indonesia masih tetap bertumpu kepada Jakarta.

Ia beralasan, ekonomi Jakarta dan daerah sekitarnya berkontribusi 28-34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan Jakarta merupakan pusat dari aktivitas ekonomi serta jasa di Tanah Air.

Diana mengharapkan Jakarta bertransformasi ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi, berkolaborasi, integrasi dengan kota di Jawa Barat dan Banten.

Jakarta juga harus bertransformasi menjadi kota bisnis karena distribusi usaha di Jakarta didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 46,7 persen, penyediaan akomodasi makan dan minum (16,72 persen) dan industri pengolahan 16,53 persen. Dukungan terhadap sektor UMKM juga diperlukan karena porsi usaha sektor tersebut di Jakarta mencapai 93,46 persen.