Bagikan:

JAKARTA - Pernyataan Jokowi yang memerintahkan relawannya mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dua periode menunjukkan sang mantan presiden haus kekuasaan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago masih ingat betul janji Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Kala itu, ia berjanji menepi sebagai mantan presiden dua periode.

“Dulu pernah ada statement saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa, saat pensiun menepi dan menjadi penonton,” kenang Pangi ihwal pernyataan Jokowi.

Namun dengan pernyataan Jokowi baru-baru, soal instruksinya kepada relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode, Pangi merasa Presiden ke-7 Indonesia tersebut lagi-lagi tak menepati janjinya.

Suasana pertemuan empat mata Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di salah satu rumah makan di kawasan Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

Terkesan Haus Kekuasaan

Kritik yang dilontarkan Pangi Syarwi Chaniago bermula dari langkah Jokowi yang menginstruksikan relawan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode. Pernyataan ini senada dengan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) Willem Frans Ansanay.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode," kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan tersebut dilontarkan eks Wali Kota Solo ini saat putra sulungnya bahkan belum genap setahun menjabat Wakil Presiden. Menurut Pangi, permintaan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode terlalu dini.

“Prabowo-Gibran belum menjabat satu tahun, apa enggak kepagian bicara konteks dua periode di saat rakyat berjuang untuk bertahan hidup dari susah himpitan ekonomi,” tutur Pangi kepada VOI.

Jokowi, kata Pangi, sebaiknya konsisten terhadap janjinya menjadi rakyat biasa tanpa mencampuri urusan pemerintahan. Dia pun mencontohkan bagaimana para pendahulu Jokowi yang legawa meninggalkan jabatannya, seperti Sukarno, Soeharto, ataupun BJ Habibie yang tidak mau mencalonkan diri lagi menjadi calon presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR kala itu.

“Gus Dur (Abdurrahman Wahid) juga berakhir dengan legawa. Megawati Soekarnoputri, incumbent yang kalah dalam Pemilu 2004, beliau terima dengan jiwa besar,” jelas pria yang akrab disapa Ipang ini.

“SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selesai menjadi presiden tanpa cawe-cawe, tanpa mempersiapkan anaknya jadi capres-cawapres. Tapi Pak Jokowi, setelah 10 tahun kerusakan, apa yang terjadi?” sambungnya.

Apa yang diutarakan Jokowi soal instruksinya kepada relawan untuk memberikan dukungan dua periode kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, diibaratkan Pangi seperti “sein kanan belok kiri” karena tak sesuai dengan janji dia sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Rivan Awal Lingga/app)

Padahal, setelah berkuasa selama 10 tahun dan melepas jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi seharusnya sudah berada di level menjadi negarawan, bukan politisi yang terkesan haus kekuasaan.

“Betulkah dua periode Prabowo-Gibran di atas kepentingan bangsa dan negara? Atau tampaknya kekuasaan Jokowi dan keluarganya langgeng dan tak akan pernah selesai sampai seumur hidup kalau dilihat dari gelagat politiknya Pak Jokowi selama ini,” sindir pria asli Minang tersebut.

Sein Kanan Belok Kiri

Ini sebenarnya bukan pertama kali inkonsistensi Jokowi menjadi perhatian khalayak. Rakyat tentu masih ingat ketika Jokowi disebut tak mengizinkan putra sulungnya maju dalam pilpres lantaran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru diyakini melakukan cawe-cawe dalam perjalanan Gibran menuju kursi cawapres, lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia minimal capres dan cawapres.

Dalam putusan tersebut, orang yang berusia kurang dari 40 tahun boleh bertarung menuju RI1 dan RI1 asalkan dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Gibran, yang saat pencalonan cawapres baru berusia 39 tahun namun berpengalaman sebagai Wali Kota Solo, memenuhi syarat untuk itu.

Setelah putusan MK keluar, Jokowi menegaskan sebagai orang tua ia hanya dapat mendoakan dan merestua keputusan Gibran.

Jaringan relawan Prabowo (Jaspro) mendapat dukungan dari kelompok relawan Jokowi menjelang Pilpres 2024. (Istimewa)

"Sulit dipegang antara perkataan dan perbuatan. Seringkali statement yang selama ini diucapkan, kebalikan dengan fakta yang terjadi. Fenomena 'sein kanan belok kiri', itu persepsi di benak rakyat selama ini terkait Pak Jokowi," ujar Ipang.

Ia pun mempertanyakan alasan Jokowi menginstruksikan relawannya mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode, apakah demi rakyat atau semata-mata demi Gibran dan kekuasaan Jokowi sendiri.

Tetapi, meski mendapat dukungan dari Jokowi dan relawannya yang terkenal militant, Pangi sangsi kebersamaan Prabowo-Gibran bisa berlangsung dua periode pemerintahan. Ia sudah melihat tanda-tanda keduanya mulai tak sejalan.

“Pelantikan kabinet pertama dalam sejarah wapres enggak hadir di Istana Negara, bagaimana cerita dua periode, satu tahun saja sudah nampak enggak satu paket presiden dan wakil presiden, alias mulai cari panggung masing masing,” pungkas Pangi.

Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+