Anak Cucu BUMN yang Tak Sesuai Core Business Lebih Baik Dihilangkan

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir tengah serius membereskan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya pun mengeluarkan instruksi moratorium pembentukan anak usaha dan perusahaan patungan bagi para perusahaan pelat merah.

Itu tertuang dalam beleid Keputusan Menteri BUMN NOMOR SK-315/MBU/12/2019. Hal ini dilakukannya, lantaran Erick ingin mengevaluasi seluruh anak, cucu, hingga cicit usaha dari para BUMN.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira pun setuju dengan apa yang dilakukan Erick. Pasalnya menurut Bhima, begitu banyak anak, cucu, bahkan cicit usaha BUMN yang kinerjanya tidak sehat bahkan cenderung membebani induknya sendiri.

"Sebaiknya memang fungsi BUMN dikembalikan ke core business-nya. Jangan offside ambil lahan milik swasta yang tidak strategis, misalnya BUMN Karya tapi punya bisnis jasa perhotelan. Kalau BUMN kembali ke core maka kinerjanya akan lebih mudah dikelola," ujarnya kepada VOI, Senin 16 Desember.

Dalam Keputusan Menteri itu pun, Erick akan mengkaji ulang ketentuan rangkap jabatan direksi, dan komisaris, dalam perusahaan pelat merah. Hal ini menjadi salah satu target utama, setelah Erick mengetahui sejumlah direksi di perusahaan, ternyata menjadi komisaris pada lebih dari enam anak perusahaan.

"Anak cucu BUMN juga menimbulkan free rider problem, yakni banyaknya kursi komisaris dan direksi yang dibagi-bagi termasuk ke relawan," tutur Bhima. 

Untuk itu, ia menyarankan anak cucu BUMN yang keluar dari core business induk BUMN, sebaiknya dihilangkan, karena lebih baik bisnis dari anak usaha tersebut diorderkan ke swasta. Hal itu juga diamini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming.

Maming mengatakan, kehadiran anak dan cucu usaha yang menggurita, menjadi sumber pemborosan dan membuat daya saing BUMN melemah. “Maka kami usul, tawarkan saja ke swasta,” ujar Maming.

Maming menambahkan, rantai pasok (supply chain) BUMN saat ini dimonopoli oleh anak dan cucu usaha BUMN itu sendiri saat ini. Satu BUMN kata dia, bisa memiliki puluhan bahkan ratusan anak dan cucu. “Mungkin jumlah mereka saat ini hampir seribuan,” ujar dia.

Akibat monopoli dari hulu ke hilir ini, ujar Maming, rantai pasok BUMN tidak efisien dan menjadi ajang pemborosan baru. Sebab proses pengadaan di BUMN menjadi sangat panjang.

“Memang akhirnya, pengadaan itu diserahkan ke swasta. Tapi panjang. Sebab melalui anak dan cucu-cucu usahanya. Kenapa tidak langsung mother company-nya saja yang langsung tender ke swasta,” ucap dia.

Maming mengatakan, dengan ditawarkan ke swasta, terjadi persaingan yang ketat dipihak vender atau calon supplier. Dengan demikian, BUMN akan mendapatkan harga yang kompetitif dan kualitas barang dan jasa yang bagus pula.

“Kita lihat di BUMN itu pemasoknya hampir tidak ada persaingan, ada penunjukan langsung karena anak dan cucu usaha atau tiba-tiba ada aturan anak usaha diminta bermitra dengan swasta. Padahal swasta bisa bersaing secara sehat memasok ke BUMN. Ruang-ruang ini tidak cukup sehat tercipta di BUMN,” ucap Maming.

Dampak dari pemborosan ini, daya saing BUMN sangat lemah. Profitabilitas BUMN misalnya sangat memprihatinkan. Dari 142 BUMN, hanya sebagian kecil yang bisa dianggap memiliki profit dan punya kontribusi terhadap pendapatan negara. Laba BUMN sebesar Rp189 triliun, hanya 15 BUMN yang berkontribusi hingga 73 persen.

Sebab itu, Maming meminta agar ekosistem usaha BUMN disinergikan dengan sektor swasta. “Swasta itu kan 100% nafas atau rohnya daya saing dan persaingan. Kalo BUMN, yang separuh nafasnya sosial, bersinergi dengan swasta, muruah kompetitif itu akan tertransfer juga ke BUMN,” ucap Maming.

Maming mencontohkan, industri keuangan yang dikelolah BUMN saat ini, kinerjanya sangat bagus. Hal ini terjadi, sebab industri keuangan sangat ketat membatasi penguasaan usaha yang diluar core business BUMN Perbankan.

“Bank-bank kita kinerjanya bagus-bagus. Aturannya ketat di sana. Mereka dilarang berbisnis di luar keuangan. Kan lucu kalau Bank Mandiri tiba-tiba punya bisnis laundry,” ujar Maming.

Maming sepakat dengan Erick bahwa BUMN harus fokus menggarap lini usaha inti-nya saja. Sebelumnya Erick mengatakan, hanya ada 15 BUMN yang punya kinerja laba yang memuaskan. tersebut sebenarnya tidak baik, karena dari keseluruhan BUMN hanya sedikit yang mampu mengolah bisnisnya dengan baik. Ke-15 BUMN ternyata fokus pada bisnis dan sektor tertentu saja misalnya perbankan, telekomunikasi, komunikasi, dan oil and gas.