Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan.

Hal ini disampaikan Ma’ruf Amin dalam acara penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Ma'ruf menuturkan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan. 

“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” kata Ma'ruf, Jumat, 18 Juni.

Ma'ruf juga menilai pengelolaan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara harus dilakukan sejak dini.

Hal ini dilakukan untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada. Sebab, saat ini tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks dan dinamis. 

“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” jelas dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan sistem pertahanan dan keamanan nasional perlu aktualisasi dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan sepuluh tahun mendatang.

Kata Prabowo, payung hukum terkait sistem pertahanan dan keamanan negara yang dimiliki saat ini sangat terbatas dan lama.

"Produk strategis Sishankamrata sangat terbatas, bahkan produk tersebut dari tahun 1960-1970-an, sudah 50 tahun lebih usianya. Perlu aktualisasi, disesuaikan dengan abad 21, dengan keadaan yang kita hadapi sekarang dan dasawarsa yang akan datang," tutur Prabowo.