JAKARTA - Ombudsman RI menegaskan kesiapan untuk mengawal secara penuh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
"Ada tiga tahapan yang diawasi oleh Ombudsman mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pascapelaksanaan," kata anggota Ombudsman RI Nuzran Joher Nuzran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, yang dilansir Antara.
Ia mengatakan ORI hadir untuk memberikan kontribusi sesuai tugas dan fungsinya melalui pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya.
Nuzran menyampaikan sepanjang 2025, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait SPMB sebanyak 194 laporan.
Sebagai bentuk perbaikan sistemik, Ombudsman RI telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan memberikan saran perbaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah, untuk mendukung tata kelola pelaksanaan SPMB yang lebih baik.
Terbaru, komitmen pengawasan ORI terhadap SPMB telah dituangkan melalui penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027, di Jakarta, Kamis (21/5), yang dilansir Antara.
BACA JUGA:
Komitmen tersebut ditandatangani oleh Nuzran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya.
Penandatanganan menjadi langkah strategis lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Turut menandatangani komitmen, yakni Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Kemudian, diteken pula oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Dalam kesempatan tersebut, Nuzran memberikan apresiasi kepada Kemendikdasmen atas inisiasi penandatanganan komitmen bersama.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan adanya kesepahaman kolektif antarlembaga negara untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang lebih inklusif.
"Ini merupakan suatu langkah maju di mana ada kesepahaman kolektif antar lembaga negara yang diturunkan menjadi satu gerakan untuk melaksanakan SPMB 2026 dengan inklusif, transparan, akuntabel, dan anti diskriminasi," ujarnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan keterlibatan berbagai lembaga dalam penandatanganan komitmen menunjukkan kuatnya dukungan untuk menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik.
"Kehadiran bapak/ibu merupakan bukti bagaimana dukungan secara personal dan kelembagaan untuk memastikan SPMB berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan bersama-sama," kata Abdul.
Tahapan SPMB
Data penelusuran ANTARA menyebutkan, pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 secara umum dimulai dengan tahap prapendaftaran dan sosialisasi pada bulan April hingga Mei 2026.
Sementara itu, untuk proses pendaftaran dan seleksi sekolah secara serentak dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2026.
Berikut adalah gambaran perkiraan jadwal garis besar untuk berbagai jalur dan jenjang (SD, SMP, SMA):
Pada April – Mei 2026: Prapendaftaran, sosialisasi, persiapan, serta aktivasi akun/verifikasi dokumen.
Awal hingga Pertengahan Juni 2026: Pembukaan pendaftaran untuk jalur khusus seperti Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi (perpindahan orang tua).
Pertengahan hingga Akhir Juni 2026: Pembukaan pendaftaran untuk Jalur Zonasi/Domisili.
Akhir Juni – Awal Juli 2026: Pengumuman hasil seleksi, proses daftar ulang (lapor diri), hingga Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Namun, jadwal detail atau tanggal persisnya bisa bervariasi di tiap wilayah karena disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan masing-masing.
Contohnya, untuk wilayah Jakarta, pendaftaran dan pemilihan sekolah secara daring dijadwalkan berkisar antara 15 Juni hingga awal Juli 2026 tergantung jenjang dan tahapan jalurnya.
