MBG Bisa Rusak Jika Anggaran Makanan Anak “Dicopet” di Tengah Jalan

SURABAYA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam rusak jika praktik pemotongan anggaran dan pengelolaan dapur yang asal-asalan terus terjadi di lapangan.

Menurut Gus Lilur, MBG merupakan program mulia yang bertujuan membantu anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin. Namun, program tersebut dinilai berisiko kehilangan makna jika anggaran makanan justru berkurang sebelum sampai kepada penerima manfaat.

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis 28 Mei.

Ia menilai berbagai kasus keracunan makanan MBG di sejumlah daerah menjadi alarm serius terhadap lemahnya pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata kesalahan program, melainkan akibat tata kelola yang buruk.

“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur mengutip Surat Al-Insan ayat 8 yang menyebut pentingnya memberi makanan yang baik kepada orang miskin dan anak yatim. Menurut dia, ayat tersebut menegaskan bahwa makanan bagi masyarakat yang membutuhkan harus layak dan berkualitas.

“Al-Quran menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya,” katanya.

Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik permintaan fee per porsi makanan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan laporan yang diterima NBI, nilai potongan disebut bervariasi mulai Rp500 hingga Rp3.000 per porsi.

Menurut Gus Lilur, jika praktik tersebut benar terjadi maka kualitas makanan anak-anak otomatis akan menurun karena anggaran bahan pangan menyusut.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.

Gus Lilur menjelaskan, dalam struktur program MBG, alokasi satu porsi makanan selama ini dipahami sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp10.000 untuk makanan dan Rp5.000 untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mengatakan, jika seluruh anggaran makanan digunakan secara utuh, maka kualitas menu yang layak dan bergizi sebenarnya masih sangat mungkin diwujudkan.

Selain persoalan anggaran, Gus Lilur juga menilai keterlibatan terlalu banyak pihak ketiga membuka ruang munculnya praktik rente dalam program MBG. Ia mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap pihak swasta yang berorientasi bisnis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pengelolaan dapur MBG ditempatkan sedekat mungkin dengan sekolah agar pengawasan lebih mudah dilakukan.

Menurut Gus Lilur, model dapur sekolah akan membuat rantai distribusi lebih pendek, makanan lebih segar, dan kontrol terhadap kualitas lebih ketat karena melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, ahli gizi, hingga puskesmas.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu,” katanya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan NBI tetap mendukung penuh program MBG karena dinilai sejalan dengan kebutuhan rakyat dan nilai-nilai agama.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkasnya.

MBG Bisa Rusak Jika Anggaran Makanan Anak “Dicopet” di Tengah Jalan

SURABAYA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam rusak jika praktik pemotongan anggaran dan pengelolaan dapur yang asal-asalan terus terjadi di lapangan.

Menurut Gus Lilur, MBG merupakan program mulia yang bertujuan membantu anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin. Namun, program tersebut dinilai berisiko kehilangan makna jika anggaran makanan justru berkurang sebelum sampai kepada penerima manfaat.

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis 28 Mei.

Ia menilai berbagai kasus keracunan makanan MBG di sejumlah daerah menjadi alarm serius terhadap lemahnya pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata kesalahan program, melainkan akibat tata kelola yang buruk.

“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur mengutip Surat Al-Insan ayat 8 yang menyebut pentingnya memberi makanan yang baik kepada orang miskin dan anak yatim. Menurut dia, ayat tersebut menegaskan bahwa makanan bagi masyarakat yang membutuhkan harus layak dan berkualitas.

“Al-Quran menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya,” katanya.

Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik permintaan fee per porsi makanan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan laporan yang diterima NBI, nilai potongan disebut bervariasi mulai Rp500 hingga Rp3.000 per porsi.

Menurut Gus Lilur, jika praktik tersebut benar terjadi maka kualitas makanan anak-anak otomatis akan menurun karena anggaran bahan pangan menyusut.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.

Gus Lilur menjelaskan, dalam struktur program MBG, alokasi satu porsi makanan selama ini dipahami sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp10.000 untuk makanan dan Rp5.000 untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mengatakan, jika seluruh anggaran makanan digunakan secara utuh, maka kualitas menu yang layak dan bergizi sebenarnya masih sangat mungkin diwujudkan.

Selain persoalan anggaran, Gus Lilur juga menilai keterlibatan terlalu banyak pihak ketiga membuka ruang munculnya praktik rente dalam program MBG. Ia mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap pihak swasta yang berorientasi bisnis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pengelolaan dapur MBG ditempatkan sedekat mungkin dengan sekolah agar pengawasan lebih mudah dilakukan.

Menurut Gus Lilur, model dapur sekolah akan membuat rantai distribusi lebih pendek, makanan lebih segar, dan kontrol terhadap kualitas lebih ketat karena melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, ahli gizi, hingga puskesmas.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu,” katanya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan NBI tetap mendukung penuh program MBG karena dinilai sejalan dengan kebutuhan rakyat dan nilai-nilai agama.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkasnya.