JAKARTA - Televisi Pemerintah Iran pada Hari Rabu mengatakan draf kerangka kerja dengan Amerika Serikat mencakup komitmen untuk mencabut blokade angkatan laut terhadap Iran, memulihkan lalu lintas di Selat Hormuz dan menarik pasukan Amerika dari wilayah Teluk, tetapi Gedung Putih segera membantahnya.
Tehran dan Washington dalam beberapa hari terakhir telah bertukar proposal untuk mengakhiri perang, yang meletus pada 28 Februari dan melanda Timur Tengah, sementara gencatan senjata yang rapuh telah berlaku sejak 8 April.
Laporan tersebut mengutip apa yang digambarkan sebagai draf garis besar nota kesepahaman potensial, tetapi mengatakan teks tersebut "masih belum final."
Iran telah mempertahankan kendali ketat atas Selat Hormuz yang strategis, jalur energi global yang vital, sementara AS telah memberlakukan blokade angkatan laut di pelabuhan dan pantai Iran sejak 13 April.
"Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mencabut blokade angkatan laut Iran dan untuk menghentikan pelecehan terhadap kapal-kapal yang melewati atau berangkat dari Republik Islam Iran," kata laporan televisi pemerintah tersebut, melansir Al Arabiya dari AFP (28/5).
Namun Washington mengecam laporan tersebut, menyebutnya palsu.
"Laporan dari media yang dikendalikan Iran ini tidak benar dan MOU yang mereka ‘rilis’ adalah rekayasa sepenuhnya. Tidak seorang pun boleh mempercayai apa yang disebarkan media pemerintah Iran. FAKTA PENTING," kata Gedung Putih di X, mengecam media AS karena menerbitkan klaim tersebut.
Menurut draf tersebut, sebagai imbalan atas langkah AS, Iran akan mengizinkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz untuk dilanjutkan dalam waktu satu bulan seperti sebelum perang.
Draf tersebut menyatakan Iran akan terus mengelola jalur pelayaran, memeriksa kapal, dan mengenakan biaya layanan pada kapal, langkah-langkah yang baru diberlakukan sejak perang.
Komitmen Iran tidak akan berlaku untuk kapal militer, dan Teheran belum setuju "untuk membuka kembali selat tanpa syarat," tambahnya.
Mengenai penarikan pasukan AS dari wilayah tersebut, draf tersebut menyatakan bahwa Washington telah memberikan "komitmen kepada Republik Islam Iran mengenai masalah ini."
BACA JUGA:
Televisi pemerintah menambahkan, masih belum jelas apakah komitmen tersebut hanya merujuk pada pasukan yang dikerahkan sebelum dan selama perang, atau apakah juga mencakup pangkalan militer AS yang sudah ada di Teluk.
Setelah kesepakatan mengenai kerangka kerja tersebut, Tehran dan Washington akan memasuki periode negosiasi selama 60 hari, demikian bunyi draf tersebut, tanpa menyebutkan isu-isu apa yang akan dibahas.
"Jika negosiasi mencapai kesepakatan akhir selama periode 60 hari tersebut, kesepakatan ini diharapkan akan disetujui oleh resolusi yang mengikat dari Dewan Keamanan PBB," tambahnya.
