JAKARTA - Pelabuhan tersibuk di Indonesia, Tanjung Priok, meluncurkan simulasi krisis terpadu pertama di seluruh area pelabuhan yang melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan logistik di tengah meningkatnya risiko rantai pasok global.
Latihan gabungan yang diprakarsai oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok tersebut menguji sistem terintegrasi Business Continuity Management System (BCMS) yang dirancang untuk mengoordinasikan respons darurat di seluruh ekosistem pelabuhan.
Peserta simulasi meliputi regulator, operator terminal peti kemas internasional, terminal energi dan multipurpose, fasilitas logistik, instansi pemerintah yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, serta perusahaan pusat penanggulangan tumpahan minyak nasional, Oil Spill Combat Team Indonesia.
Pelabuhan Tanjung Priok menangani sekitar 7,6 juta hingga 8,3 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) setiap tahun dan memproses lebih dari setengah arus peti kemas internasional Indonesia, menjadikannya pusat penting bagi perdagangan dan jaringan rantai pasok nasional.
Pihak berwenang menyebutkan bahwa gangguan berkepanjangan di pelabuhan dapat memengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, pasokan energi dan pangan, hingga operasional industri.
Kepala KSOP Tanjung Priok, Kapten Heru Susanto, mengatakan inisiatif ini bertujuan memastikan adanya respons terkoordinasi terhadap risiko yang semakin kompleks yang dihadapi pelabuhan global.
“Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak selaras ketika krisis terjadi,” kata Heru pada Selasa, 12 Mei.
Ia menambahkan, pengalaman dalam menangani arus logistik selama periode libur besar, termasuk arus mudik Lebaran dan lonjakan aktivitas akhir tahun, menunjukkan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan pelabuhan.
Kerangka BCMS dikembangkan bersama oleh KSOP Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan pemangku kepentingan pelabuhan lainnya setelah melalui penilaian risiko dan evaluasi terhadap gangguan operasional sebelumnya.
Menurut Ketua Tim Penyusun BCMS, Tedy Herdian, kerangka tersebut mengidentifikasi delapan skenario risiko utama, termasuk pandemi, terorisme, kerusuhan, kebakaran, tumpahan minyak, kemacetan logistik, pemadaman listrik, dan bencana alam.
“BCMS akan terus berkembang seiring perubahan risiko dan meningkatnya kompleksitas operasional pelabuhan serta rantai pasok global,” ujar Tedy.
Simulasi tersebut juga menguji sistem komando darurat, koordinasi antar terminal, aktivasi pusat komando, keamanan jalur pelayaran, serta prosedur pemulihan pasca-insiden.
Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam membangun sistem manajemen krisis terintegrasi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
“Kami menyambut baik inisiatif ini karena harmonisasi antara regulator dan operator sangat penting untuk memastikan respons darurat terintegrasi dalam sistem pelabuhan yang tangguh,” kata Yandri.
BACA JUGA:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Indonesia, Muhammad Masyhud, menyatakan kesiapsiagaan darurat sangat penting untuk menjaga kepercayaan internasional terhadap pelabuhan Indonesia.
Kementerian Perhubungan mendukung upaya pembentukan sistem manajemen krisis yang terukur dan terintegrasi. Menurut Masyhud, koordinasi yang jelas antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan layanan pelabuhan tetap andal.
