Bagikan:

JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK mencatat pendapatan Rp812 miliar pada 2025. Angka itu menjadi pendapatan tertinggi selama 63 tahun pengelolaan kawasan GBK.

Capaian tersebut berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Pada 2024, pendapatan GBK tercatat Rp566 miliar. Jika dibandingkan dengan 2022 yang sebesar Rp255 miliar, pendapatan 2025 naik hampir empat kali lipat dalam tiga tahun.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” kata Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, dalam keterangan pers, Senin, 11 Mei.

Kenaikan pendapatan itu terjadi saat kawasan GBK makin padat digunakan untuk kegiatan olahraga, budaya, MICE, rekreasi, komersial, serta agenda publik nasional dan internasional.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, mengatakan pendapatan Rp812 miliar menjadi dorongan untuk mengelola kawasan GBK lebih profesional dan memberi manfaat bagi publik.

“Alhamdulillah, pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Di tengah kenaikan pendapatan itu, penataan Blok 15 atau kawasan eks Hotel Sultan ikut menjadi perhatian. PPKGBK menilai kawasan tersebut perlu dioptimalkan agar memberi nilai tambah ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Blok 15 dipandang sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK. Penataannya diharapkan memperkuat fungsi GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, dan aktivitas ekonomi.

Dalam prosesnya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lain.

Koordinasi itu dilakukan agar penataan Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum. Sebab, aset sebesar GBK tidak cukup hanya ramai acara. Ia juga harus dikelola transparan dan memberi hasil nyata bagi negara.