TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan menyoroti sektor kesehatan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan, Senin (11/5/2026).
Wakil Ketua DPRD Bulungan Dwi Sugiarto mengatakan, salah satu perhatian utama DPRD yakni belum dilanjutkannya pembangunan Rumah Sakit Pratama Bunyu pada 2025. Sebab, kondisi ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di Pulau Bunyu yang hingga kini masih membutuhkan fasilitas kesehatan representatif.
“RSUD Pratama Bunyu diminta terus dilanjutkan pembangunannya mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Pulau Bunyu wajib dipenuhi,” kata Dwi Sugiarto saat membacakan rekomendasi DPRD.
BACA JUGA:
Ditegaskannya, selain pembangunan rumah sakit, pihaknya juga menyoroti keberadaan alat kesehatan yang telah diadakan bersamaan dengan proyek pembangunan rumah sakit tersebut.
"Kami meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan seluruh alat kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal," tegasnya.
Ia menjelaskan,rekomendasi Pansus LKPJ DPRD juga meminta optimalisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Bunyu agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang memadai selama pembangunan rumah sakit belum selesai.
"Selain Pulau Bunyu, DPRD juga turut menyoroti belum terealisasinya pembangunan Puskesmas Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur akibat kendala lahan," jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD menilai pembangunan puskesmas baru di kawasan tersebut penting mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional.
“Pembangunan Puskesmas Tanah Kuning perlu segera direalisasikan untuk mengakomodasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat,” ujar Dwi.
Tak hanya soal infrastruktur kesehatan, DPRD juga menyoroti minimnya tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas pembantu desa yang dinilai berdampak terhadap kualitas pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.
"Karena itu, kami minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulungan melakukan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah," tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo meningkatkan sosialisasi layanan BPJS kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses.
"Pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan sektor kesehatan dalam pengalokasian anggaran daerah di tengah kondisi fiskal Kabupaten Bulungan yang mengalami penurunan pada 2026," tutupnya.
