JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti kebijakan swasembada pangan yang kian digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, swasembada pangan dan penguatan rantai pasok domestik menjadikan harga bahan pokok nasional tetap berada pada angka yang stabil.
"Ada kegelisahan yang dulu sering muncul setiap kali bangsa ini berbicara soal beras. Bukan karena Indonesia tidak memiliki sawah. Bukan karena petani tidak bekerja keras. Tetapi karena di antara kerja keras itu, negara sering datang terlambat, atau hadir tanpa memastikan hasil panen benar-benar kembali memberi manfaat bagi mereka yang menanam," ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Minggu, 10 Mei.
Menurutnya, kalimat “stok aman” terlalu sering terdengar menenangkan di atas kertas, tetapi belum tentu menenangkan di dapur rakyat.
"Hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup panjang, kalimat itu mulai menemukan bentuk yang lebih jujur. Bukan sekadar angka. Tetapi angka yang memiliki makna," imbuhnya.
Azis menyebut, cadangan beras nasional yang dikelola Perum Bulog kini telah menembus lebih dari 5 juta ton. Menurutnya, ini adalah capaian yang bukan hanya besar, tetapi mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan pada level yang belum pernah dicapai sebelumnya.
"Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, stok ini meningkat tajam. Dibanding dua tahun lalu, lonjakannya bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat. Pada saat yang sama, serapan dalam negeri juga menunjukkan arah yang jelas. Hingga April 2026, penyerapan gabah dan beras dari petani telah mencapai sekitar 2,3 juta ton setara beras. Produksi nasional pun tidak stagnan. Produksi meningkat hingga kisaran 34,69 juta ton pada 2025, naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka-angka ini penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membacanya," katanya.
Azis mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang selama ini sering diperdebatkan, yaitu stok itu benar-benar ada. Gudang-gudang Bulog di berbagai daerah terisi, pergerakan distribusi berjalan, penyerapan berlangsung.
Azis mengungkapkan, dari berbagai peninjauan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ke gudang Bulog di banyak wilayah Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan hingga Papua, terlihat pola yang hampir serupa yakni stok relatif aman untuk 6 hingga 10 bulan di banyak wilayah, kapasitas gudang penuh bahkan memerlukan tambahan ruang, serta distribusi yang terus bergerak.
"Tetapi yang paling penting bukan hanya soal cukup. Yang lebih mendasar adalah: dari mana beras itu berasal," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Azis, temuan lapangan di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia menunjukkan stok beras saat ini aman, kuat, dan secara dominan berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri. Ini menandai pergeseran nyata menuju kemandirian pangan, bukan sekadar klaim, tetapi kenyataan yang mulai terbentuk di lapangan.
"Kalimat itu penting, sebab selama bertahun-tahun Indonesia terlalu sering terjebak dalam ironi: negara agraris yang tetap bergantung pada kepanikan impor ketika harga mulai bergerak. Kini mulai terlihat perubahan arah. Petani yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian harga mulai memperoleh ruang kepastian. Panen raya yang dulu identik dengan harga jatuh perlahan mulai mendapat perlindungan melalui kebijakan pembelian pemerintah. Harga pembelian gabah di kisaran Rp6.500 per kilogram bukan sekadar angka administratif, melainkan sinyal negara hadir menjaga keberlanjutan produksi," paparnya.
"Ketika negara membeli, petani berani menanam. Ketika petani menanam, produksi meningkat.
Ketika produksi meningkat, Bulog menyerap. Ketika Bulog menyerap, stok nasional menguat. Di titik ini, yang terlihat bukan lagi kebijakan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan rantai yang mulai tersambung. Namun swasembada tidak selesai di gudang. Ia diuji di pasar. Karena rakyat tidak merasakan angka 5 juta ton.
Rakyat merasakan harga di warung," sambung Azis.
Menurut Azis, di sinilah kekuatan rantai pasok menjadi penentu. Ia menilai, produksi yang tinggi harus diikuti distribusi yang presisi, stok yang besar harus diikuti pergerakan logistik yang cepat dan efisien. Tanpa itu, kata Azis, negara bisa saja memiliki cadangan melimpah, tetapi harga tetap bergejolak di berbagai daerah.
"Pengalaman global menunjukkan hal tersebut. Banyak negara memiliki produksi besar, tetapi gagal menjaga stabilitas harga karena distribusi, logistik, dan tata kelola pasarnya lemah. Karena itu, swasembada bukan hanya soal produksi, melainkan tentang kemampuan membangun sistem pangan nasional yang utuh," katanya.
"Yang sedang dibangun hari ini bukan sekadar cadangan pangan, tetapi fondasi ketahanan nasional: data yang mulai terintegrasi, anggaran yang semakin terkonsolidasi, serta kebijakan yang bergerak menuju penyelesaian nyata di lapangan," imbuh legislator dari dapil Jawa Tengah VI itu.
Azis menuturkan, Indonesia mulai bergerak menuju kepemimpinan kebijakan yang lebih integratif, tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memastikan pelaksanaan. Menurutnya, ada satu unsur penting yang sering luput dari pembahasan teknokratis, yaitu kepercayaan.
"Pangan bukan hanya soal ketersediaan. Ia adalah rasa aman. Ketika stok mencapai lebih dari 5 juta ton, negara memiliki ruang lebih kuat untuk menenangkan pasar. Ketika serapan domestik mencapai 2,3 juta ton, itu memberi pesan petani tidak lagi dibiarkan berjalan sendiri. Ketika produksi naik menjadi 34,69 juta ton, muncul harapan sudah sangat sedikit ketergantungan pada impor untuk memenuhi keperluan sendiri. Kalaupun ada itu beras yang dikonsumsi untuk keperluan tertentu seperti beras dari India untuk jenis makanan Timur Tengah dan keperluan khusus lainnya," tuturnya.
"Tetapi seluruh capaian itu pada akhirnya harus bermuara pada satu hal: harga yang stabil. Karena di situlah rakyat merasakan kehadiran negara," imbuh Azis.
BACA JUGA:
Azis menambahkan, perjalanan ini tentu belum selesai. Ada tantangan masih besar, diantaranya perubahan iklim, alih fungsi lahan, regenerasi petani, hingga efisiensi distribusi antarwilayah. "Namun menutup mata terhadap kemajuan yang mulai terlihat juga bukan sikap yang adil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, swasembada beras tidak lagi hanya terdengar sebagai slogan atau target politik tahunan. Fondasinya mulai terlihat, dengan angka yang nyata, gudang yang terisi, serta petani yang perlahan kembali percaya," katanya.
"Mungkin di titik ini, cara membaca keberhasilan juga perlu diubah. Bukan lagi sekadar berapa juta ton yang tersimpan di gudang. Tetapi seberapa jauh angka itu berubah menjadi rasa tenang di tengah masyarakat. Karena pada akhirnya, swasembada bukan tentang negara yang merasa cukup,
melainkan tentang rakyat yang tidak lagi merasa kekurangan," pungkas Azis Subekti.
