TARAKAN – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta pembangunan dan pengelolaan Asrama Haji Transit Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) direview ulang menyusul adanya dugaan persoalan lama, mulai dari temuan administrasi hingga laporan masyarakat terkait dugaan markup proyek.
“Transisi pengelolaan urusan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap aset dan proyek yang sebelumnya telah berjalan," kata Dahnil.
“SBSN itu dana APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk asrama haji dan pusat layanan haji. Sekarang yang kami akselerasi adalah proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji,” sambung dia.
Ia mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah menemukan sejumlah persoalan pada beberapa aset layanan haji di daerah, baik terkait pembangunan yang mangkrak maupun pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, pihaknya melakukan review dan assessment ulang terhadap seluruh aset yang dialihkan.
“Kami tidak mau persoalan lama terbawa ke kementerian baru. Karena itu seluruh aset yang dialihkan kami review kembali," tegasnya.
Dahnil menyebut evaluasi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah lain, seperti Indramayu dan Jambi. Khusus di Tarakan, ia ingin memastikan tidak ada persoalan pembangunan yang belum diselesaikan.
Karena itu, Dahnil meminta pendampingan dari aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Tarakan.
“Saya ajak Kejari untuk ikut assessment dan review ulang, apakah ada tunggakan dengan pihak ketiga, atau ada temuan inspektorat maupun BPK yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendampingan dari kejaksaan dibutuhkan untuk memastikan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah berjalan dengan prinsip integritas dan transparansi.
Selain itu, Dahnil mengaku telah menerima informasi terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan kemahalan harga dan markup proyek pembangunan.
“Ada laporan masyarakat terkait kemahalan harga atau markup. Itu harus dituntaskan, dan informasinya sedang diproses aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi bangunan yang disebut mengalami kerusakan akibat gempa. Namun, menurutnya, kondisi itu harus diverifikasi lebih dulu.
“Harus direview apakah benar dampak gempa atau justru karena kualitas bangunan yang tidak baik,” ujarnya.
Dahnil berharap asrama Haji Transit Tarakan dapat dimanfaatkan lebih luas, tidak hanya untuk jemaah haji tetapi juga jemaah umrah. Apalagi, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar dan berpotensi mendukung penerbangan langsung dari Kaltara ke Arab Saudi jika dikelola optimal.
“Asrama haji ini jangan hanya dimanfaatkan untuk haji, tapi juga untuk umrah. Kalau dikelola baik, ke depan sangat memungkinkan penerbangan langsung ke Arab Saudi,” pungkasnya.
