JAKARTA - Pemerintah mengebut penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Namun di balik klaim penurunan angka, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengakui waktu yang tersisa kian terbatas, sementara masih ada ratusan ribu keluarga yang belum tersentuh program bantuan.
Upaya percepatan ini dijalankan melalui orkestrasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sebanyak 47 kementerian/lembaga dan seluruh pemda dilibatkan dalam program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026, serta menekan tingkat kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029. Cak Imin menyebut, tren penurunan kemiskinan ekstrem memang terlihat dalam satu tahun terakhir.
"Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Pada sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas," kata Cak Imin pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 April.
Meski begitu, pekerjaan rumah masih besar. Pemerintah mencatat lebih dari 774 ribu keluarga di kelompok desil 1 belum mendapatkan intervensi program. Kantong-kantong kemiskinan tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, hingga Cianjur.
Tak hanya itu, distribusi bantuan juga dinilai belum merata. Sekitar 8,1 persen keluarga belum menerima bantuan sama sekali, sementara mayoritas lainnya baru mengakses satu hingga dua program.
Cak Imin menegaskan, dengan waktu yang tersisa, pendekatan kerja tidak bisa lagi biasa-biasa saja
BACA JUGA:
-
| BERITA
UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir untuk Praka Rico Pramudia di Lebanon
27 April 2026, 12:36
.
"Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026," ucapnya.
Pemerintah akan memfokuskan intervensi di wilayah-wilayah tersebut melalui integrasi program lintas sektor, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses layanan dasar.
Muhaimin juga mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar mengubah pola kerja yang selama ini lebih berorientasi pada penyerapan anggaran.
"Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5% pada tahun 2029," ujar dia.
Target ambisius ini menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi lintas sektor, sekaligus mengukur sejauh mana program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
