PU Percepat Pemulihan Aceh Fokus Bangun Sabo Dam dan Tangani Lumpur

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PUDody Hanggodomengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

“Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras,” kata Dody dilansir ANTARA, Jumat, 17 April.

Ia menjelaskan salah satu kekhawatiran utama adalah potensi material kayu dari kawasan pegunungan terbawa arus hingga ke wilayah hilir seperti Aceh Tamiang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam meskipun secara tahapan semula direncanakan pada fase rekonstruksi.

"Sabo dam itu harusnya saya kerjakan nanti setelah masuk progresreconstruct(rekonstruksi), tapi kan pada saat masih progres tanggap darurat pun sudah saya kerjakan. Tapi sepertinya dengan kondisi cuaca yang hari ini masih seperti ini, ini masih harus saya percepat," ungkap dia.

Menurut dia, percepatan dilakukan dengan skema desain dan bangun (design and build) agar pekerjaan dapat segera dimulai tanpa menunggu tahapan normal.

Selain itu, Dody menyebut penanganan lumpur masih menjadi fokus utama, terutama di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Ia mengatakan kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak permukiman yang terdampak lumpur, meskipun di jalan utama terlihat relatif baik.

“Kondisinya tidak baik-baik saja di bawah, jadi ini yang harus kita percepat pembersihannya,” ujarnya.

Pembersihan lumpur tersebut juga dilakukan melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, sekaligus untuk mempercepat pemulihan kawasan permukiman.

Di sisi lain, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan.

Dody menambahkan percepatan juga dilakukan pada pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang terdampak.

Ia mengatakan desain jembatan dapat dilakukan secara cepat dan pelaksanaannya dapat melibatkan dukungan TNI agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

“Kalau pergerakan masyarakat tidak terganggu, biasanya logistik juga tidak akan terganggu,” ucap dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga melakukan pembersihan irigasi primer dan sekunder guna mendukung kegiatan pertanian, khususnya menjelang musim tanam.

Dody mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk memastikan lahan pertanian yang tidak terdampak lumpur dapat segera ditanami kembali.

Sebelumnya, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang sebagai prioritas penanganan.

Berdasarkan data Kementerian PU pada 21 Maret 2026, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh mencapai 38.169 unit, dengan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari total kebutuhan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan hunian sementara dilakukan dalam bentuk tujuh blok bangunan modular yang mampu menampung sekitar 336 orang.

Dody menegaskan pemulihan Aceh menjadi salah satu prioritas kementeriannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah lumpur, jadi itu juga yang kita kejar,” tuturnya.