HNW Ingatkan Aturan Hukum soal "War Tiket" Haji: Jangan Sampai Menjadi Kasus

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Menteri Haji dan Umrah agar hati-hati mengambil kebijakan, seperti wacana "war tiket" yang baru-baru ini mengemuka. Menurutnya, segala kebijakan harus sesuai aturan undang-undang agar tak menjadi kasus seperti pelaksanaan haji sebelumnya.

"Kalau kita baca dari pernyataan Pak Wamenhaj, baik yang secara lisan maupun tertulis, beliau menyampaikan bahwa tiket itu nanti tidak mengganggu antrean yang sudah ada, maka diberlakukan pada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj," ujar HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April.

"Pertanyaannya, apakah serta merta demikian, karena UU kita saudah mengatur secara rinci bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya dan bukan itu dengan sangat jelas disebutkan dalam UU haji dan umrah," imbuhnya.

"Inilah kemarin yang menjadi kasus dengan pak menteri pada periode kemarin, gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92 persen, 8 persen tidak terlaksana jadilah kasus. Aturannya sekarang masih mengatur demikian," katanya lagi.

HNW mengatakan, kalaupun misalnya akan ada pembahasan tentang war tiket dengan segala permasalahannya, maka juga akan sangat terkait dengan aturan hukum yang ada.

"Itu artinya kita membahas dulu aturan hukum ini akan diubah atau tidak, dan itu pasti tidak mungkin sekarang," katanya.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, wacana war tiket haji harus dibahas secara serius dan matang, khususnya aturan hukumnya agar pelaksanaan haji 2026 tidak berpotensi menjadi ladang korupsi.

"Itulah karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war tiket sekarang ini karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war tiket," kata HNW.

Sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, baru saja menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas untuk memberantas haji ilegal karena tidak ada haji tanpa antre.

"Di satu sisi kita menggembar-gemborkan No Haji Without Queue, di sisi lain menteri mewacanakan war ticket. Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan 'jalur cepat' dengan iming-iming iming sistem baru," kata Dahnil.