Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Tangguh Meski Ada Gejolak Global, Berbeda dengan Tahun 1998

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia yang tetap tangguh di tengah gejolak global. Kondisi tersebut jauh berbeda saat Indonesia mengalami krisis pada 1998.

Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin, 13 April.

Menurut Airlangga, di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan yang kedua tertinggi setelah India, yaitu 5,11 persen. Namun defisit anggaran Indonesia di bawah 3 persen. Tergolong rendah dibanding negara-negara G20 lainnya.

Sebagai pembanding, defisit anggaran India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) 6,3 persen. International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen. Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen.

Bahkan, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat menyentuh 5,5 persen. Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, mencapai 54 persen dari PDB.

Didukung dengan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.

APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin. Pemerintah pun berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Defisit APBN pun tetap terkendali.

Tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10 persen, saat ini 8,25 persen. Tingkat kesenjangan juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7 persen.

Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal.