JAKARTA – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, menilai bahwa pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait kritik masyarakat sipil menunjukkan sikap inkonsisten dibanding sikap sebelumnya saat awal menduduki pemerintahan.
Sebab, di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat. Belakangan, presiden justru kerap menyebut pengamat dan pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing.
Hal tersebut, disebut Adinda sebagai penyebab rendahnya indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi. Adinda juga menyinggung penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.
“Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,” ujarnya, Rabu 18 Maret.
“Hal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,” sambung Adinda.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Pastikan Jalur Mudik Nataru Aman, Menteri PU: Kalau Ditemukan Lubang Langsung Ditambal
20 Desember 2025, 23:25 -
| EKONOMI
OJK Proyeksikan Pertumbuhan Perbankan Indonesia Tetap Positif di 2026
21 Desember 2025, 17:30
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik dan mendapat keuntungan finansial dengan mengkritik pemerintah. Menurutnya, ada beberapa macam pengamat di Indonesia. Salah satunya adalah pengamat yang tidak suka pemerintahannya berhasil karena punya motif tersembunyi.
Presiden mengaku rutin mendapat informasi intelijen soal para pengamat yang tak suka dengan pemerintah. Dari laporan itu, dirinya tahu pihak-pihak yang membiayai mereka. “Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,” imbuhnya dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, akhir pekan kemarin.
