JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan menegaskan negara tidak boleh membiarkan premanisme hidup. Usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret, Pigai juga meminta kepolisian mengusut tuntas perkara itu agar korban dan keluarganya mendapat rasa keadilan.
“Saya sudah kecam, tidak boleh. Tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini,” kata Pigai kepada wartawan.
Ia menegaskan Indonesia adalah negara yang damai dan aman. Karena itu, menurut dia, tidak boleh ada kekerasan kepada siapa pun, termasuk terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil. Jika ada perbedaan pendapat, kata Pigai, penyelesaiannya harus dilakukan dengan baik.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kolaborasi FOZ, BAZNAS, dan Pemerintah Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
13 Maret 2026, 22:55
“Demokrasi kita tumbuh berkembang. Kita mengalami surplus demokrasi tetapi tidak boleh ada kekerasan terjadi kepada siapapun termasuk aktivis dan civil society,” ujarnya.
Pigai mengatakan bangsa ini besar karena ada komunitas masyarakat sipil yang berperan sebagai pengontrol dan penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia menyatakan prihatin atas peristiwa tersebut dan menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang.
“Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah, saya prihatin dengan peristiwa ini dan tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Pigai lalu meminta kepolisian serius menangani perkara itu. “Saya meminta kepolisian harus serius mengusut tuntas supaya keluarga yang menjadi korban bisa mendapat rasa keadilan bahwa hukum itu ada untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
