BOGOR – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga kualitas beras dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), merespons usulan SEAMEO BIOTROP terkait penggunaan “beras segar” dengan masa simpan maksimal empat bulan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan penguatan rantai pasok lokal untuk memastikan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat tetap dalam kondisi prima.
“Terkait pengadaan beras, kami mengupayakan untuk menggunakan sumber daya bahan makanan lokal melalui rantai pasok lokal. Kalau rantai pasok lokal tidak cukup, kami sarankan untuk beras menggunakan standarnya harus premium,” ujar Dadan dalam jumpa pers di Kota Bogor, Sabtu 28 Februari.
Menurutnya, pendekatan ini penting agar beras yang didistribusikan dalam program MBG tidak kehilangan kualitas gizi akibat penyimpanan terlalu lama.
Sebelumnya, Direktur SEAMEO BIOTROP, Edi Santoso, mendorong Indonesia beralih dari beras poles yang minim nutrisi ke beras segar. Ia menilai proses pemolesan berlebihan demi tampilan putih bersih justru menghilangkan bagian paling bernilai, yakni embrio atau mata beras.
“Di negara lain, bagian mata beras (embrio) itu sangat dihargai. Padahal zat-zat terbaik itu sebenarnya bukan dari sari patinya, tapi dari embrionya. Namun di tempat kita, itu malah dibuang,” ungkap Edi.
Edi menyebut program MBG sebagai momentum strategis untuk memperbaiki kualitas gizi nasional melalui pengaturan siklus logistik beras yang lebih ketat dan transparan. Ia menilai penggunaan beras baru secara ekonomi tetap rasional selama manajemen stok dilakukan secara terbuka.
“Sangat wajar dan ekonomis. Ini hanya tinggal mengatur siklusnya saja, dari yang tadinya menggunakan beras lama menjadi beras baru. Hasilnya? Stunting bisa sangat berkurang,” tegasnya.
BACA JUGA:
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data stok pangan nasional yang disebut mencapai 33 juta ton, agar distribusi tidak membuat daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) selalu menerima beras lama.
Pemetaan yang jelas antara konsumsi lokal, gudang pemerintah, dan sektor swasta dinilai krusial untuk memastikan pemerataan akses beras segar di seluruh wilayah.
