Soroti Polemik Anggaran MBG, Legislator Gerindra: Angka di APBN Harus Dibaca dengan Kejujuran

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang publik seolah ada perampasan hak atas pendidikan anak Indonesia. Padahal menurutnya, APBN harus dibaca sebagai kejujuran angka yang sama sama diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Ada satu kebiasaan lama dalam politik kita: angka jarang diperlakukan sebagai alat berpikir, lebih sering dijadikan alat menggertak. Angka yang besar diangkat seperti palu, dipukulkan ke meja publik, agar kecurigaan terdengar lebih nyaring daripada penjelasan. Dalam kebiasaan inilah perdebatan tentang APBN bergerak, bukan sebagai diskusi kebijakan, melainkan sebagai adu tafsir yang emosional," ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Kamis, 26 Februari.

"Kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah contoh paling mutakhir. Angka ratusan triliun diseret ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Bahkan, jika dibaca dengan jujur, persoalannya tidak berada di wilayah yang digambarkan oleh kegaduhan tersebut," lanjutnya.

Azis menegaskan anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi. Ia menekankan, dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.

"Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan: bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang," katanya.

Azis menilai, kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan 'bagian dari anggaran pendidikan' dengan 'pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan'. Menurutnya, ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan.

"Yang disebut efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung," terangnya.

"Efisiensi, dalam pengertian ini, bukan amputasi. Ia adalah upaya mengembalikan anggaran ke tujuan," imbuh legislator Gerindra dari dapil Jawa Tengah V itu.

Ia menerangkan, dana hasil efisiensi tersebut kemudian dicatat dalam kelompok anggaran pendidikan karena memang diperuntukkan bagi anak sekolah. Menurut Azis, tidak ada kejanggalan di sana, yang janggal justru cara sebagian pihak memelintir pencatatan administratif menjadi narasi pemotongan.

"Angka dipisahkan dari struktur, lalu dipakai untuk membangun kecurigaan. Publik diajak marah, bukan diajak memahami," katanya.

Azis menuturkan, ada satu hal lain yang jarang disampaikan dengan jernih: ketika APBN meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat. Ia menegaskan, ini bukan tafsir, melainkan mekanisme.

"Maka ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, lalu dialokasikan dalam kerangka pendidikan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga," tuturnya.

Sejauh yang dapat dibaca dari dokumen anggaran, lanjut Azis, kebutuhan dasar pendidikan, kesejahteraan guru, bantuan pendidikan, dan program esensial lain, tidak dikurangi. Dengan ruang fiskal yang membesar, menurutnya, negara justru memiliki peluang untuk melakukan lebih banyak hal sekaligus: memperbaiki sekolah, memperluas bantuan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan anak datang ke kelas dengan perut yang tidak kosong.

"Di titik ini, kritik terhadap pemerintah tidak berhenti, tetapi menemukan ukurannya. Negara tetap harus diawasi, tetapi pengawasan tanpa disiplin berpikir hanya akan melahirkan kecurigaan tanpa solusi. Yang terjadi kemudian bukan perdebatan kebijakan, melainkan pertarungan emosi yang diwarisi dari perbedaan pilihan politik sebelumnya," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menilai, narasi yang memisahkan makan anak dari pendidikan anak adalah narasi yang keliru sekaligus berbahaya. "Ia mengadu dua kepentingan yang sejatinya berada pada satu garis yang sama. Seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal pendidikan justru runtuh ketika kita membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar," katanya.

Azis mengatakan, bangsa ini terlalu sering terluka bukan karena kebijakan yang sepenuhnya salah, tetapi karena cara kita memperdebatkannya tidak jujur. Angka dijadikan peluru, bukan amanah. Data dipotong-potong agar sesuai dengan kemarahan yang sudah lebih dulu disiapkan.

"Karena itu, yang perlu kita luruskan hari ini bukan hanya isi APBN, melainkan cara kita membacanya. Kejujuran dalam membaca angka adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpanya, kebijakan apa pun, sebaik apa pun niatnya, akan selalu tampak mencurigakan. Dan tanpa kejujuran itu, yang terkikis bukan hanya anggaran, melainkan kewarasan kita sebagai bangsa," pungkasnya.