JAKARTA - Protes warga terhadap operasional RDF Plant Rorotan masih bergulir. Fasilitas pengolahan sampah yang digadang-gadang menggunakan teknologi modern itu didemo warga karena bau menyengat yang masih dirasakan di lingkungan sekitar. Sejumlah warga bahkan mengeluhkan gangguan kesehatan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan sejak awal pembangunan RDF Rorotan. Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan persoalan yang masih muncul hingga kini.
"Kalau ditanyaa bagaimana saya melihatnya, justru dari awal saya menduga perencanaannya tidak matang. Kenapa? Coba kita bayangkan, anggarannya kurang lebih Rp1,3 triliun," kata Ali kepada wartawan, Senin, 2 Februari.
Dengan nilai anggaran tersebut, Ali mempertanyakan efektivitas teknologi yang diterapkan. Ia menilai persoalan bau yang masih terjadi justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
Ali juga menyoroti aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang seharusnya sudah mampu mengantisipasi dampak pencemaran sejak tahap perencanaan. Menurut dia, persoalan lingkungan tidak semestinya muncul ketika fasilitas mulai diuji coba.
"Belum lagi soal AMDAL. Seharusnya dengan dana Rp1,3 triliun, persoalan dampak lingkungan sudah teratasi sejak awal perencanaan," cecar Ali.
Menurut Ali, fakta warga masih merasakan bau sampah semakin menguatkan dugaan perencanaan RDF Rorotan belum matang. Dampak tersebut, kata dia, tidak bisa dianggap sepele karena menyentuh kualitas hidup masyarakat sekitar.
"Warga terdampak langsung oleh bau yang ditimbulkan. Dari situ saya semakin melihat perencanaannya memang kurang matang,* ucap Ali.
Ali menambahkan, Komisi D DPRD DKI Jakarta sebelumnya sempat melakukan kunjungan kerja ke lokasi RDF Rorotan saat proyek masih dalam tahap pengerjaan. Namun, setelah fasilitas itu beroperasi, belum ada kunjungan lanjutan.
Ke depan, Komisi D berencana mengusulkan kembali kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi terkini di RDF Rorotan, termasuk memastikan apakah pencemaran bau masih terjadi di lingkungan warga.
"Di Komisi D juga sudah ada pembahasan untuk berkunjung ke sana guna mengecek dan memastikan apakah bau itu masih terjadi," ujar Ali.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengklaim Pengolahan sampah di RDF Rorotan masih dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat, menyusul kekhawatiran warga terkait potensi bau, pencemaran, dan dampak lingkungan.
Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, RDF Plant Rorotan saat ini beroperasi lima hari dalam sepekan dengan dua shift kerja. Adapun hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan untuk pembersihan serta penataan area operasional.
"Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur," kata Asep.
Ia menjelaskan, sampah yang diolah di RDF Plant Rorotan berasal dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur. Peningkatan kapasitas dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berjalan sesuai standar teknis.
Selain proses pengolahan, DLH juga menyoroti aspek pengangkutan sampah yang selama ini kerap dikeluhkan warga. Menurut Asep, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan kini hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan 2024 dan 2025.
"Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan," ungkap Asep.
