JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tengah berupaya merealisasikan keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke untuk mempersatukan berbagai kelompok adat Betawi dalam satu kelembagaan.
Pramono menyebut rencana pembentukan majelis adat Betawi telah ia gagas sejak beberapa waktu lalu. Lembaga tersebut dirancang untuk menaungi seluruh organisasi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta.
Namun, Pramono mengakui upaya menyatukan para tokoh adat dan organisasi Betawi bukan perkara mudah, terutama karena adanya perbedaan kepentingan dan ego masing-masing pihak.
“Apa yang menjadi pesan dari Bang Foke untuk masyarakat adat Betawi mudah-mudahan segera selesai. Ini ternyata lebih susah, karena menyatukan ego, menyatukan berbagai kepentingan orang itu tidak gampang,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 28 Januari.
Ia menjelaskan, majelis adat Betawi nantinya akan ditempatkan sejajar dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk kemitraan strategis untuk memajukan kebudayaan Betawi.
Pramono mengaku telah berupaya memberikan pemahaman tersebut kepada para tokoh adat dan pimpinan ormas Betawi. Bahkan, ia menyebut telah mendatangi dan menghubungi mereka satu per satu demi mewujudkan kesepakatan bersama.
“Sampai semua tokoh saya datengin satu-satu, saya telepon satu-satu. Udah semuanya ‘iya’, begitu ketemu ‘enggak’ lagi. Ya kita rangkul lagi sampai ‘iya’,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menyelesaikan persoalan, bukan justru menambah konflik baru. Karena itu, selama memimpin Jakarta, ia mengklaim berusaha menghindari konflik internal.
“Rasanya saya selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta hampir satu tahun, bulan ini satu tahun, bulan depan satu tahun, rasanya saya enggak pernah marah,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, pendekatan kepemimpinannya berorientasi pada solusi dan strategi jangka panjang, terutama dalam menyelesaikan persoalan lama di Jakarta yang belum tuntas pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dilihat apa yang saya lakukan, semua kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, Gubernur DKI Jakarta maksudnya, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” kata Pramono.
Sejumlah persoalan yang kini mulai menunjukkan progres, antara lain pembongkaran tiang monorel mangkrak, pembangunan jembatan penghubung Jakarta International Stadium (JIS) dengan kawasan Ancol, serta penyelesaian sengketa lahan RS Sumber Waras dan pemanfaatannya.
BACA JUGA:
Pramono menegaskan, seorang pemimpin harus berpikir sebagai negarawan, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih luas.
“Karena negarawan itu kata kunci pemimpin, berpikir apa pun tidak lagi soal pribadi, tapi konteks yang lebih luas,” tutup Pramono.
