JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan capaian kinerja dan agenda strategis Kementerian Kebudayaan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (21/1). Hingga akhir 2025, realisasi anggaran mencapai 96,85 persen dari pagu Rp2,58 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menembus Rp69,69 miliar atau 121,09 persen dari target.
“Capaian ini kami jaga agar belanja benar-benar berdampak langsung pada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan,” kata Fadli.
Ia mengungkapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional 2024 berada di angka 59,98. Menurutnya, IPK menjadi instrumen penting membaca kondisi kebudayaan sekaligus dasar koreksi kebijakan. “Metodologi IPK memberi gambaran objektif posisi kebudayaan nasional dan arah perbaikannya,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Kementerian Kebudayaan menetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia sehingga total mencapai 2.727, serta menambah 85 Cagar Budaya Nasional dengan total 313 situs. Fadli menekankan perlunya koordinasi pusat dan daerah. “Potensi cagar budaya kita besar. Jangan sampai tidak tercatat dan tidak terlindungi hanya karena kendala administratif,” tegasnya.
BACA JUGA:
Di bidang sejarah, kementerian merampungkan Buku Sejarah Indonesia setebal hampir 8.000 halaman yang ditulis 123 penulis dari 45 institusi dan diluncurkan Desember 2025. Pada 2026, penulisan sejarah dilanjutkan dengan fokus periode 1945–1950 dan sejarah kerajaan, disertai digitalisasi buku sejarah lokal.
Diplomasi budaya juga diperkuat melalui nominasi warisan budaya ke UNESCO serta repatriasi artefak, termasuk fosil Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat. Di sektor budaya kreatif, jumlah penonton film Indonesia pada 2025 melampaui 80 juta orang.
Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian tersebut, namun mendorong penulisan sejarah agar memberi ruang lebih luas bagi sejarah daerah. Menutup rapat, Fadli menyatakan seluruh masukan DPR akan ditindaklanjuti sebagai dasar kerja 2026.