KPK-Menteri PKP Bakal Bahas Rencana Pakai Meikarta untuk Rusun Subsidi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajarannya pada hari ini, 21 Januari. Sejumlah pembahasan bakal dilakukan, termasuk wacana menjadikan Meikarta sebagai rumah susun (rusun) subsidi.

“Terjadwal Pimpinan KPK menerima audiensi Menteri PKP bersama jajaran. Diantaranya akan membahas pemanfaatan lahan Meikarta yang rencananya digunakan untuk Rusun Bersubsidi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Januari.

Budi bilang mitigasi risiko bakal dilakukan terhadap rencana Menteri PKP. “KPK tentunya mendukung inisiatif positif ini,” tegasnya.

Mitigasi risiko ini, sambung Budi, bakal dioptimalkan lewat pencegahan serta fungsi koordinasi supervisi KPK. “Sehingga pemanfaatkan aset untuk kemaslahatan masyarakat menjadi lebih nyata dan optimal.”

Adapun komisi antirasuah telah memastikan tak ada persoalan hukum terhadap Meikarta meski kasus suap terkait proyek pembangunan Meikarta pernah ditangani. Saat itu, Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin jadi pesakitan.

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya memastikan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, akan dimulai tahun ini. Niatan tersebut disampaikannya saat evaluasi kinerja Kementerian PKP sepanjang tahun 2025 di kantornya, Jakarta, Kamis, 15 Januari.

"Pak James (Bos Lippo Group James Riady) ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Rencana, tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Meikarta," kata Maruarar yang juga disapa Ara saat itu.

Meikarta dipilih sebagai salah satu lokasi proyek rusun subsidi karena memiliki tingkat kebutuhan hunian yang sangat tinggi. Terutama bagi para pekerja yang beraktivitas di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.