Kemenbud Buka Arah Diplomasi Budaya 2026, Siapkan Kerja Sama Global

JAKARTA - Pemerintah mulai menegaskan arah diplomasi budaya Indonesia 2026. Melalui forum Indonesian Cultural Outlook 2026, Kementerian Kebudayaan menegaskan budaya akan diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk merespons konflik global, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

Forum yang digelar Senin (19/1) itu mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan duta besar negara sahabat, organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait. Tema Living Heritage, Shared Future dipilih untuk menegaskan peran budaya sebagai perekat dialog dan kerja sama lintas negara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, di tengah dunia yang makin terfragmentasi, budaya justru menjadi fondasi stabilitas global.

“Budaya adalah unsur perekat untuk mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara,” kata Fadli.

Ia menegaskan, arah kebudayaan Indonesia selaras dengan konsensus global yang menempatkan kebudayaan sebagai hak asasi manusia dan fondasi perdamaian serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Kementerian Kebudayaan menetapkan lima pilar arah nasional 2026, yakni fondasi peradaban berbasis UUD 1945; tata kelola budaya terintegrasi berbasis data dan digital; ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta penguatan transformasi digital dan diplomasi budaya global.

Pemerintah juga memaparkan rencana aksi satu tahun ke depan, termasuk diplomasi budaya internasional, repatriasi, penguatan kerja sama regional dan lintas kawasan, penguatan museum dan literasi sejarah, serta pengembangan film dan musik sebagai industri budaya strategis.

Lewat forum ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan lahirnya komitmen kerja sama budaya yang konkret dan terukur, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global.