JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap adanya koreksi pada desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara(IKN). Koreksi itu tidak berhenti pada bentuk bangunan, tetapi menyasar cara kawasan ibu kota baru menghadapi risiko iklim, mulai dari panas ekstrem hingga potensi kebakaran hutan.
“Desain kan dalam artian luas juga ya, termasuk fungsi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Januari.
Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah penambahan embung-embung sebagai bagian dari antisipasi lingkungan. Menurutnya, kondisi iklim di wilayah IKN menyimpan dua persoalan sekaligus yakni suhu panas dan ancaman karhutla karena kawasan tersebut didominasi hutan.
“Karena di sana kan masalah iklim itu kan satu panas, kedua… ada juga potensi kebakaran hutan. Jadi diminta untuk juga itu dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi,” kata Prasetyo.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Penurunan Tanah Jakarta Capai 9 Cm per Tahun, Pesisir Utara Paling Rentan
15 Januari 2026, 13:39 -
| BERITA
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset, Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
15 Januari 2026, 13:26 -
| BERITA
Bahas Kualitas Kampus di RI, Prabowo Kumpulkan 1.200 Guru Besar di Istana
15 Januari 2026, 12:51
Ia menambahkan, Kepala Otorita IKN telah melaporkan sejumlah metode mitigasi yang mulai diterapkan, termasuk pemasangan sensor di beberapa titik. Metode tersebut, lanjut Prasetyo, diminta untuk terus diuji coba.
Penekanan koreksi itu, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan Presiden sejak awal pembangunan IKN. Presiden memberi perhatian khusus pada percepatan pembangunan fasilitas yang akan digunakan lembaga legislatif dan yudikatif, sekaligus memastikan desain dan fungsinya berjalan sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, saat peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa, 13 Januari 2026, Prasetyo mengatakan “Sejak awal Bapak Presiden memberi penekanan untuk mempercepat pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan legislatif maupun yudikatif. Tadi pagi beliau mendapatkan update dan memberikan beberapa koreksi”.
Menurutnya, koreksi tersebut secara spesifik menyasar dua hal utama: desain dan fungsi bangunan. Presiden juga meminta Otorita IKN bersama Kementerian PUPR terus melakukan perbaikan agar pembangunan berjalan sesuai arahan.
