Mesir Menyatakan Seluruh Anggota Komite Teknokrat Gaza Telah Disepakati Faksi-faksi Palestina

JAKARTA - Mesir pada Hari Rabu menyatakan semua anggota komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang dan bertugas mengelola Jalur Gaza, pasca-perang telah disepakati oleh semua faksi Palestina, yang dengan cepat menawarkan dukungan mereka.

Berdasarkan rencana gencatan senjata Gaza 20 poin yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump pada Bulan Oktober, wilayah Palestina akan diperintah oleh komite yang beroperasi di bawah pengawasan apa yang disebut "Dewan Perdamaian," yang akan diketuai oleh Trump sendiri.

Para pejabat Hamas mengatakan sebelumnya pada hari itu, kelompok tersebut telah membuka pembicaraan dengan mediator Mesir di Kairo mengenai komite tersebut, yang merupakan bagian dari rencana gencatan senjata Trump untuk Gaza.

"Kami berharap bahwa setelah kesepakatan ini, komite akan segera diumumkan dan kemudian akan dikerahkan ke Jalur Gaza untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan layanan penting," kata Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, melansir Al Arabiya dari AFP (15/1).

Mayoritas faksi Palestina menawarkan dukungan mereka kepada komite tersebut setelah pengumuman Menlu Abdelatty.

Dalam sebuah pernyataan, faksi-faksi termasuk Hamas dan Jihad Islam mengatakan mereka telah sepakat "untuk mendukung upaya para mediator dalam membentuk Komite Transisi Nasional Palestina untuk mengelola Jalur Gaza, sambil menyediakan lingkungan yang tepat" agar komite tersebut dapat memulai pekerjaannya.

Kepresidenan Palestina yang berbasis di Ramallah juga mengumumkan dukungannya di media resmi, dengan sebuah sumber dari kantor tersebut mengatakan kepada AFP, pernyataan itu "mencerminkan posisi gerakan Fatah karena Presiden (Mahmoud) Abbas juga merupakan kepala Fatah."

Pertemuan di Kairo bertujuan untuk membahas pembentukan komite dan mekanisme operasionalnya, kata seorang pejabat senior Hamas sebelumnya mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim.

Secara terpisah, delegasi Hamas juga akan mengadakan pembicaraan di Kairo dengan para pemimpin faksi Palestina lainnya tentang "perkembangan politik, nasional, dan lapangan" serta keadaan gencatan senjata Gaza, tambah pejabat tersebut.

Sebelumnya, Hamas telah berulang kali mengatakan mereka tidak mencari peran dalam otoritas pemerintahan masa depan apa pun di wilayah Palestina, dan akan membatasi perannya pada pemantauan pemerintahan untuk memastikan stabilitas dan memfasilitasi rekonstruksi.

Pembicaraan dengan mediator Mesir juga difokuskan pada penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali penyeberangan Rafah, masuknya bantuan yang saat ini ditimbun di sisi perbatasan Mesir, dan persiapan untuk meluncurkan fase kedua rencana gencatan senjata, kata pejabat itu.

Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak menyebutkan nama anggota komite yang telah disepakati.

Namun, dua nama yang beredar sebagai calon ketua adalah Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina, dan Majed Abu Ramadan, menteri kesehatan saat ini, kata pejabat kedua.

Diketahui, Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Trump diharapkan akan dipimpin di lapangan oleh diplomat dan politisi Bulgaria Nickolay Mladenov, yang belum lama ini melakukan pembicaraan dengan pejabat Israel dan Palestina.

Mladenov sebelumnya menjabat sebagai utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah dari awal 2015 hingga akhir 2020.

Laporan media mengatakan Trump diperkirakan akan mengumumkan anggota Dewan Perdamaian dalam beberapa hari mendatang, dengan badan tersebut diperkirakan akan mencakup sekitar 15 pemimpin dunia.