Buka Masa Sidang, Puan Pastikan DPR Kawal Kebijakan yang Majukan Kualitas Hidup Rakyat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 setelah menjalani reses sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Dalam pidatonya, Puan memastikan DPR akan mengedepankan kepentingan rakyat.

Puan memimpin langsung Rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Puan mulanya menyinggung perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di tengah berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ia pun berharap tahun 2026 dapat membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi negeri dan seluruh rakyat Indonesia.

“Kondisi ini mengajak kita untuk merayakannya dengan penuh kesederhanaan, kepekaan, serta kepedulian yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit,” ujar Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari.

Puan lantas mengajak semua pihak memaknai Tahun Baru 2026 sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan nilai gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sosial.

“Sehingga kita dapat bangkit bersama, saling menguatkan dalam harapan, serta menumbuhkan optimisme untuk melangkah menuju masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Puan.

Puan menegaskan komitmen DPR dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh empati. "DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat,” ucap Puan.

Puan lalu menyinggung berbagai tantangan dalam pembangunan nasional yang menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tantangan tersebut antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kemudian juga tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Selanjutnya terkait dengan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Tantangan lainnya yang disinggung Puan adalah mengenai pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional, peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, hingga penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional.

“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan, dan berbagai tantangan lainnya,” kata Puan.

Guna menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, Puan menyatakan DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, Pemerintah dan DPR RI, yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal,” tuturnya.

“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,” sambung Puan.