JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng itu menegaskan keputusan resmi baru akan diambil setelah seluruh rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP tahun 2026 rampung digelar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan politik strategis yang menyangkut sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Meski secara historis PDIP dikenal sebagai pendukung pilkada langsung, partai tetap membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi dari seluruh struktur partai di daerah.
“Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi, belum diputuskan,” ungkap Hasto.
Hasto menekankan, PDIP ingin memastikan keputusan yang diambil nantinya benar-benar sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi fondasi perjuangan partai. Prinsip tersebut, kata dia, tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah demokrasi Indonesia.
“Tadi ditayangkan seluruh rekam jejak biografi politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam biografi tersebut disebutkan tugas dari presiden kelima saat itu ketika mengadakan pemilu presiden secara langsung yang pertama,” ujarnya.
“Itulah tadi Ibu mengatakan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit dari reformasi itu harus betul-betul kita jaga,” sambung Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, pilkada langsung bukan semata-mata persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan menyangkut legitimasi kepemimpinan daerah serta tanggung jawab moral kepala daerah kepada rakyat yang memilihnya.
BACA JUGA:
“Steering komite rakernas I banyak menerima masukan dari kelompok-kelompok pro demokrasi, civil society, mahasiswa, juga dari struktur partai yang mengharapkan agar rakernas ini betul-betul dapat mengambil keputusan politik, untuk menjaga demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara luas melalui pelaksanaan pilkada secara langsung,” pungkasnya.
Wacana perubahan mekanisme pilkada sendiri belakangan kembali mengemuka dan menuai pro-kontra di ruang publik. Keputusan PDIP sebagai salah satu partai besar dinilai akan sangat memengaruhi arah kebijakan demokrasi elektoral ke depan.
