Uni Eropa Melihat Aksi Militer AS di Venezuela Menciptakan Peluang untuk Transisi Demokrasi

JAKARTA - Uni Eropa pada Hari Senin mengatakan, aksi militer Amerika Serikat pada akhir pekan lalu di Venezuela menciptakan "peluang untuk transisi demokrasi yang dipimpin oleh rakyat Venezuela," sambil menekankan perlunya menghormati hukum internasional dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

Berbicara pada konferensi pers Komisi Eropa, juru bicara Anitta Hipper menegaskan kembali Presiden Nicolas Maduro "tidak memiliki legitimasi sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis" dan mengatakan blok tersebut terus mengadvokasi "transisi damai menuju demokrasi yang dipimpin oleh Venezuela."

"Uni Eropa menyerukan ketenangan dan pengekangan oleh semua aktor, dan juga untuk menghindari eskalasi dan untuk memastikan solusi damai terhadap krisis. Kami juga telah memasukkan referensi tentang perlunya menghormati dan menegakkan hukum internasional," katanya, melansir Anadolu (6/1).

Hipper melanjutkan, anggota Dewan Keamanan PBB memiliki "tanggung jawab khusus" untuk menegakkan hukum internasional sebagai pilar keamanan global.

"Seiring berjalannya peristiwa yang baru saja terjadi, masih terlalu dini untuk meneliti dan menilai semua implikasinya dari segi penilaian hukum. Mari kita lihat langkah demi langkah dan juga bagaimana fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tersebut berkembang," jelasnya.

"Kita sekarang berada pada tahap di mana kita telah melihat seorang diktator Maduro, yang tidak memiliki legitimasi sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis. Sebagai Uni Eropa, kami terus mengadvokasi transisi damai menuju demokrasi yang dipimpin oleh rakyat Venezuela," tandas Hipper.

Ia menggarisbawahi, Uni Eropa mengakui tokoh oposisi Maria Corina Machado sebagai aktor kunci dalam proses transisi apa pun, dengan merujuk pada pemilu 2024 di mana "jutaan warga Venezuela mendukung perubahan."

Sementara juru bicara Komisi Eropa lainnya Paula Pinho, menggemakan posisi tersebut, mengatakan bahwa perkembangan selama akhir pekan "memberikan kesempatan untuk transisi demokratis yang dipimpin oleh rakyat Venezuela."

Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana Uni Eropa mengkarakterisasi tindakan AS, Pinho mengatakan blok tersebut tidak berfokus pada pelabelan peristiwa tersebut, melainkan menekankan hasil politiknya.

"Jelas, rakyat Venezuela-lah yang berhak menjalankan negara ini, seperti halnya rakyat di seluruh dunia, di negara mana pun dan di mana pun kita berbicara," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump pada Hari Sabtu mengumumkan aksi militer AS di Venezuela mengakibatkan penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berjanji untuk menegakkan kendali Amerika atas negara itu untuk sementara waktu, dengan pasukan AS jika perlu.

Presiden Maduro dan Flores diterbangkan ke New York pada Sabtu malam dan ditahan di pusat penahanan di Brooklyn. Mereka menghadapi tuduhan federal AS terkait perdagangan narkoba dan dugaan kerja sama dengan geng yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pemimpin Venezuela itu telah membantah tuduhan tersebut, dan para pejabat di Caracas telah menyerukan pembebasan pasangan tersebut.