JAKARTA - Adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI dinilai sudah berada di jalan yang benar. Sebagai wakil rakyat, kemampuan satgas dalam menyerap aspirasi dari warga terdampak sangat menentukan dan bukan hanya aktif di ruang rapat.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebutkan dibentuknya Satgas merupakan fungsi konkret dari DPR dalam hal pengawasan dan mendengar semua aspirasi masyarakat di daerah terdampak.
"Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR adalah langkah tepat, asal benar-benar memperkuat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar," katanya dalam pesan tertulisnya, Kamis, 1 Januari.
BACA JUGA:
Pria yang biasa dipanggil dengan Hensat ini menambahkan kantor satgas di Aceh seharusnya dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluhan warga, bukan terjebak prosedur birokrasi yang berlarut. Dia juga mengingatkan dengan adanya Satgas dari DPR ini tidak ada lagi tumpang tindih program dan penggunaan anggaran dilakukan secara benar dan efisien.
"Pembentukan Satgas itu bagus, dan dipilihnya berkantor di lokasi bencana juga bagus untuk kedekatan lapangan, tapi jangan sampai hanya jadi tempat rapat saja tanpa hasil nyata bagi masyarakat yang terdampak," tandasnya.