Bela Pengakuan Negaranya Terhadap Somaliland, Netanyahu: Semua Orang Harus Melakukan Itu

JAKARTA - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela keputusan Israel untuk secara resmi mengakui Republik Somaliland yang memproklamirkan diri di tengah kecaman internasional.

"Mengapa tidak mendukung negara moderat demokratis yang ingin bergabung dengan Perjanjian Abraham? Saya pikir semua orang harus melakukan itu," kata Netanyahu ketika ditanya tentang alasan di balik keputusan tersebut, yang memicu gelombang reaksi keras dari banyak negara mayoritas Muslim dan Eropa, dalam wawancara dengan Newsmax di sela-sela kunjungan ke Amerika Serikat, dikutip dari The Times of Israel (31/12).

"Somaliland memiliki enam juta warga, Muslim moderat, mereka ingin bergabung dengan Perjanjian Abraham, dan saya pikir itu sangat bagus," ujarnya.

"Mereka adalah demokrat, mereka telah mengadakan pemilihan," tandasnya, membandingkannya dengan "bagian Somalia lainnya, yang campur aduk, pernah memiliki teroris Al-Shabaab di sana, tidak pernah mengadakan pemilihan selama, saya tidak tahu, selama beberapa dekade, telah banyak teroris yang datang ke sana."

Setelah pengumuman Netanyahu mengenai langkah tersebut pekan lalu, Channel 12 melaporkan prospek hubungan antara Israel dan Somaliland muncul ketika Israel mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina dari Gaza selama perang dengan Hamas.

Motivasi utama Israel lainnya untuk memperdalam hubungan dengan Somaliland adalah kedekatannya dengan Yaman, yang aksesnya akan memudahkan Israel untuk melakukan serangan dan memata-matai pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Diketahui, Israel menjadi negara pertama di dunia pada Jumat pekan lalu yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat, memicu penolakan internasional terhadap langkah tersebut oleh banyak negara di Afrika dan Timur Tengah, termasuk Turki, yang juga merupakan bagian dari pernyataan yang dirilis oleh Qatar sehari kemudian, dikutip dari Anadolu.

Somaliland, yang belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat tidak dapat menegakkan kendali atas wilayah tersebut, sementara kepemimpinannya tidak dapat memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya.

Pemerintah Somalia menolak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, dan memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan negara.

"Somaliland telah mengklaim isu pemisahan diri untuk waktu yang lama, selama tiga dekade terakhir, dan tidak ada satu negara pun di dunia yang mengakuinya," kata Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara eksklusif dari Istanbul, Turki, pada Hari Selasa.

"Bagi kami, kami telah berusaha untuk menyatukan kembali negara ini dengan cara damai," lanjutnya.

"Jadi, setelah 34 tahun, sangat tidak terduga dan aneh bahwa Israel, tiba-tiba saja, ikut campur dan mengatakan, 'Kami mengakui Somaliland'." tandas Presiden Mohamud.