Blokir 231 Ribu Konten dan Tangkap 741 Tersangka, DPR Minta Polri Perkuat Kerjasama dengan Komdigi Berantas Judol

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah memblokir 231.517 konten judi online (judol) dan menangkap 741 tersangka yang terlibat dalam praktik perjudian daring selama 2025.

Menurutnya, langkah Polri membuktikan keseriusan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif judi online yang merusak ekonomi keluarga dan tatanan sosial.

“Langkah Polri patut diapresiasi. Pemblokiran ratusan ribu akun dan penangkapan ratusan tersangka menunjukkan negara hadir melawan kejahatan digital yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Syamsu Rizal, Rabu, 31 Desember.

Meski begitu, Syamsu Rizal menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak boleh berhenti hanya pada pemblokiran akun semata. Ia meminta Polri untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar penanganan judol dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Pemblokiran penting, tetapi yang lebih penting adalah mengungkap dan memutus jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia, termasuk aktor intelektual dan aliran dananya. Berantas judol sampai ke akar-akarnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator PKB dari Dapil Sulawesi Selatan I itu menekankan bahwa perang terhadap judi online harus dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi. Syamsu Rizal juga mengingatkan agar tidak ada aparat penegak hukum maupun pihak berwenang yang justru menjadi beking atau pelindung praktik judi online.

“Tidak boleh ada aparat yang bermain dua kaki. Jika ada yang terbukti membekingi judol, harus ditindak tegas. Ini soal integritas negara dan kepercayaan publik,” kata pria yang akrab disapa Deng Ical itu.

Menurutnya, judi online telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perang terhadap judi online harus terus digalakkan melalui penegakan hukum yang tegas, kolaborasi lintas lembaga, serta edukasi publik yang masif.