JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hanya saja, rapat tersebut digelar secara tertutup di tengah masa reses DPR.
“(Bahas) Perkembangan persiapan haji aja,” ujar Irfan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Desember.
Kendati demikian, Irfan mengatakan, rapat hari ini tidak akan membahas Kampung Haji yang diurus Danantara.
“Nggak ada (bahas kampung haji), diskusi dan perkembangan (haji) aja,” kata Irfan.
Menyoal perkembangan terkini persiapan ibadah haji 2026, Irfan mengungkapkan saat ini tim dari Kemenhaj tengah berada di Arab Saudi untuk membahas pelayanan bersama hotel dan katering.
“Mungkin masih seperti yang kemarin, hari ini tim kita sedang berbicara dengan pihak hotel dan katering di Saudi, untuk mendapatkan kepastian pelayanan,” ungkap Irfan.
Seperti diketahui, puncak haji 2026 akan dilaksanakan pada Mei mendatang. Untuk musim haji 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah.
Dari jumlah tersebut, 92 persen atau 203 ribu kuota dialokasikan bagi jemaah haji reguler dan 8 persen atau sekitar 17 ribu untuk jemaah haji khusus. Saat ini, persiapan dalam proses pelunasan biaya haji oleh jemaah.
Sebagai informasi, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 telah disepakati sebesar Rp87.409.365. Dari total tersebut, jemaah menanggung biaya sebesar Rp54.193.807. Angka ini turun sekitar Rp1.237.944 dibandingkan BPIH tahun 2025.
