JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus menilai pemerintah pusat tidak perlu malu untuk menerima bantuan internasional. Menurutnya, rakyat Indonesia tidak akan marah jika pemerintah menerima bantuan dari luar demi mempercepat pemulihan pasca bencana di Sumatera.
"Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita tak harus merasa malu menerima bantuan dari luar," ujar Deddy, Rabu, 17 Desember.
Menurut anggota komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri itu, pemerintah daerah (pemda) terbatas dalam anggaran dan sumber daya. Padahal, kata Deddy, proses pemulihan membutuhkan biaya besar yang harus mengorbankan sektor lain.
Ia menilai, penerimaan bantuan dari luar negeri tidak akan memantik kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, serta tidak akan menjatuhkan martabat presiden dan negara.
"Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa," kata Deddy.
"Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah," sambung Legislator dari Dapil Kalimantan Utara itu.
Ketua DPP PDIP itu lantas menyoroti surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga PBB serta pengibaran bendera putih sebagai indikasi urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah daerah dan masyarakat sudah tak mampu lagi bertahan.
"Jadi kalau benar pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak tanpa perlu menetapkannya sebagai bencana nasional. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember.
Prabowo mengungkapkan dirinya menerima banyak telepon dari para kepala negara yang menyampaikan perhatian sekaligus menawarkan bantuan. Namun, ia menilai kondisi nasional masih terkendali dan dapat ditangani dengan kekuatan sendiri.
“Saya sampaikan terima kasih atas perhatian mereka. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tetap menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong.
Mualem juga telah menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources yang beroperasi di Inggris Raya (United Kingdom/UK), Malaysia, dan Indonesia. Bantuan yang disalurkan itu berupa bahan pokok untuk para pengungsi.
"Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin, 15 Desember.
Mualem mengatakan bantuan-bantuan itu langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Ia menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
BACA JUGA:
"Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa," kata Mualem.
Meski begitu, soal pengiriman surat ke PBB, Mualem telah membantah. Ia pun tak tahu mengenai hal tersebut.