Bagikan:

JAKARTA - Ekonomi biru hingga keselamatan maritim menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam Dialog Maritim Indonesia - Australia pertama yang digelar di Jakarta pekan ini.

Kementerian Luar Negeri dalam keterangannya Hari Jumat mengatakan, kegiatan yang digelar bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subiantor dan Perdana Menteri Anthony Albanese mengenai penguatan kerja sama maritim dalam Pertemuan Pemimpin Tahunan pada Bulan Mei lalu.

Membuka secara resmi Dialog Maritim, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, dalam sambutan kuncinya menegaskan pentingnya pembentukan mekanisme regional dalam upaya perlindungan lingkungan kelautan, serta upaya mempertahankan relevansi hukum laut internasional dalam tata kelola maritim, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI (12/12).

Dialog Maritim yang digelar Hari Kamis (10/12) dipimpin bersama oleh Plt. Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Acep Somantri bersama Deputi Sekretaris Kawasan Asia Selatan dan Tenggara, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia Michelle Chan.

Sejumlah isu maritim turut dibahas dalam pertemuan, antara lain lingkungan kelautan dan ekonomi biru, dan hukum laut internasional, serta keamanan dan keselamatan maritim. Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama meningkatan kesadaran domain maritim dan pertukaran informasi, serta menindaklanjuti beberapa area kerja sama baru yang menjadi perhatian bersama.

Dialog Maritim Indonesia-Australia merupakan mekanisme bilateral baru dan reguler yang melibatkan semua lembaga terkait maritim dari kedua negara serta memperkuat kerangka kerja sama maritim yang ada.

Pengembangan kerja sama maritim antara dua negara kunci di kawasan Indo Pasifik diharapkan akan menguatkan pentingnya lingkungan maritim sebagai sumber perekonomian, jalur konektivitas serta aset masa depan bagi rakyat kedua negara.

Rencananya, Dialog Maritim Indonesia-Australia berikutnya akan diadakan di Australia pada tahun 2026.