FWK Desak Pemerintah Bentuk Badan Khusus Rehabilitasi Bencana Sumatera

JAKARTA - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Presiden Prabowo membentuk badan khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Presiden perlu segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera seperti BRR Aceh-Nias dulu," kata Koordinator FWK, Raja Pane, dalam Diskusi Reboan di kantor VOI, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Bencana ekologis berupa banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi itu telah berlangsung lebih dari dua pekan. Laporan lapangan menunjukkan kerusakan parah pada infrastruktur, pemukiman, dan fasilitas umum. Dampaknya, kehidupan sosial dan ekonomi warga lumpuh.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menegaskan pemulihan memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya besar. "Ini tak bisa ditangani lembaga biasa. Harus ada badan khusus yang fokus," ujarnya.

Raja Pane mencontohkan BRR Aceh-Nias (2005–2009) yang sukses membangun kembali sekolah, rumah, jalan, dan pelabuhan pascatsunami. Ia menilai pola serupa perlu diulang.

Kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatera diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. BNPB dan Kementerian PUPR mencatat sedikitnya Rp50 triliun dibutuhkan hanya untuk memulihkan pemukiman warga.

Sejumlah wilayah masih terisolasi. Di Bireuen, Aceh, misalnya, Jembatan Kreung Tingkeum putus total. "Jalur logistik dan aktivitas warga lumpuh," kata Raja.

Aktivitas pendidikan juga belum pulih. Banyak sekolah rusak dan siswa belum bisa belajar.

A.R. Loebis, wartawan senior dan pemerhati lingkungan, berharap bencana ini jadi momentum pemulihan fungsi hutan. "Tindak tegas para perusak hutan," tegasnya.

FWK mengingatkan agar pembentukan badan ini tidak terjebak pada retorika politik. Penanganan harus konkret, cepat, dan transparan. Jika pemerintah lambat, yang terjadi bukan hanya stagnasi pembangunan, tapi juga krisis kepercayaan publik.