Diapresiasi, Langkah Kapolri Dinilai Mampu Geser Wacana Banjir Sumatera Bukan Sekedar Faktor Cuaca

JAKARTA — Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri atas langkah cepat dalam menangani banjir serta longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Menurut Lilin Nusantara, tindakan Kapolri yang memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap faktor penyebab banjir, termasuk temuan gelondongan kayu dalam jumlah besar, merupakan perkembangan penting dalam cara negara membaca dan merespons bencana ekologis.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lilin Nusantara, Mas Uliatul Hikmah, dalam acara peluncuran Lilin Nusantara dan diskusi publik bertajuk “Membaca Respons Kapolri dalam Mengusut Banjir Sumatera” di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu 10 Desember.

Uliatul menjelaskan bahwa langkah Kapolri menunjukkan penanganan bencana tidak berhenti pada alasan cuaca ekstrem, tetapi juga menyentuh sisi penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang melampaui daya dukung lingkungan, seperti aktivitas ilegal yang merusak hutan dan daerah aliran sungai.

Ia menyebut terdapat dua pesan penting dalam instruksi Kapolri. Pertama, negara hadir mendampingi warga yang terdampak. Kedua, negara bersedia menelusuri jejak kejahatan yang meningkatkan kerentanan ekologis.

"Dalam perspektif wacana, hal ini menandai pergeseran penting dari pemahaman bencana alam menjadi peristiwa dengan pelaku, motif, serta konsekuensi hukum," kata Uliatul

Lilin Nusantara juga menilai langkah Kapolri sebagai wujud nyata reformasi Polri secara kelembagaan. Uliatul menegaskan bahwa tindakan cepat seperti membantu evakuasi, menjaga ketertiban wilayah terdampak, serta menyelidiki praktik ilegal di balik banjir, menunjukkan reformasi Polri hadir dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar slogan atau dokumen kebijakan.

Meski demikian, Lilin Nusantara mengingatkan pentingnya kewaspadaan kritis terhadap bahasa yang digunakan dalam narasi resmi. "Apresiasi terhadap kinerja Polri, harus sejalan dengan tuntutan pembenahan struktural, termasuk perbaikan tata kelola hutan, penegakan hukum terhadap pelaku utama kejahatan lingkungan, penguatan mekanisme pengawasan, serta pelibatan komunitas lokal dalam penyusunan kebijakan pascabencana," paparnya.

Ia menegaskan forum-forum diskusi publik menjadi ruang penting untuk menguji, menguatkan, sekaligus mengkritisi narasi negara. Karena itu, Lilin Nusantara memastikan diri hadir bukan untuk menjatuhkan vonis, tetapi mempertajam kesadaran publik dalam membaca dinamika kebijakan agar dukungan terhadap reformasi Polri tumbuh dari konsistensi antara kata dan tindakan.

Lilin Nusantara juga mendorong kolaborasi lintas disiplin antara penegak hukum, pakar lingkungan, akademisi, dan masyarakat sipil, agar penanganan bencana ekologis di Sumatera tidak berhenti pada respons darurat, tetapi menjadi momentum memperbaiki cara negara mengelola ruang hidup warganya.

Dalam acara yang sama, Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni, Martin Siahaan, turut mengapresiasi keseriusan Kapolri dalam memastikan ketertiban selama masa banjir. Ia menilai minimnya aksi penjarahan serta langkah Polri mengevakuasi warga, memberikan bantuan, dan mulai menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga merusak hutan menjadi bukti nyata respons cepat Polri.

“Saya mendukung Kapolri dan Polri mengusut tuntas perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Martin.

Lilin Nusantara diketahui merupakan organisasi kajian dan advokasi lintas disiplin yang berfokus pada analisis wacana kritis terhadap dinamika kebijakan nasional dan isu-isu publik. Organisasi ini menelaah bagaimana bahasa, narasi, dan komunikasi politik membentuk persepsi publik terhadap isu-isu strategis.