LANGKAT – Kritik keras disampaikan Anggota DPRD Langkat, Matthew Diemas Bastanta, terkait lambannya respons Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dalam menangani banjir besar yang melanda 15 kecamatan pada akhir November 2025. Matthew meminta kinerja Kepala BPBD segera dievaluasi dan mempertimbangkan pencopotan dari jabatan.
Matthew menilai BPBD Langkat tidak sigap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Bahkan, hotline darurat BPBD disebut tak dapat dihubungi pada saat warga tengah terjebak banjir.
“Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat justru tidak tersedia. Ini memprihatinkan, karena masyarakat membutuhkan akses cepat,” tegas Matthew, Selasa (2/12/2025).
Nomor Tidak Diangkat dan Peralatan Minim
Matthew juga mengungkapkan pengalaman pribadinya ketika mencoba menghubungi Kepala BPBD Langkat untuk meminta laporan lapangan.
“Saya menelepon Kepala BPBD dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Dalam kondisi bencana, sikap seperti ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Selain masalah komunikasi, Matthew menyoroti minimnya sarana penanganan banjir. BPBD disebut hanya menyediakan enam perahu karet untuk menangani puluhan titik banjir.
“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat,” katanya.
BACA JUGA:
Penjarahan Diduga Akibat Bantuan Terlambat
Matthew juga menyinggung terjadinya aksi penjarahan di wilayah Tanjung Pura yang menurutnya merupakan dampak dari keterlambatan penyaluran bantuan.
“Penjarahan terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi BPBD,” ungkapnya.
Berdasarkan temuan dan laporan warga, Matthew menegaskan Kepala BPBD Kabupaten Langkat harus dievaluasi secara serius, bahkan dicopot jika diperlukan.
“Ini bukan soal politik, ini soal nyawa dan keselamatan masyarakat. Jika tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur,” pungkasnya.