DPRD Jabar Serukan Pendekatan Konstruktif Polemik Gapura Gedung Sate

BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyerukan agar semua pihak melihat polemik pembangunan gapura Gedung Sate, yang menelan anggaran Rp3,9 miliar, dari perspektif yang lebih luas dan konstruktif. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai sejarah dan estetika salah satu heritage building terpenting di Jawa Barat tersebut.

Kontroversi mengenai gapura baru di kawasan Gedung Sate, sebagai ikon dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, telah mencuat ke publik dan menimbulkan beragam reaksi. Pembangunan yang dinilai oleh sebagian pihak mengubah wajah estetika kawasan bersejarah tersebut menjadi sorotan utama.

Perlunya Kajian Mendalam dan Keterbukaan

Iwan Suryawan menegaskan bahwa setiap upaya perubahan, khususnya di kawasan cagar budaya seperti Gedung Sate, idealnya didahului dengan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak dan bersifat terbuka ke publik.

Pihak yang harus dilibatkan, kata Pimpinan DPRD Jabar ini, mencakup sejarawan, budayawan, ahli tata kota, dan arsitek. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan tidak merusak nilai historis yang melekat pada bangunan.

"Kita paham setiap pemimpin punya selera, punya kehendak yang mungkin niatnya baik, visioner. Tapi mungkin (seperti) Pak Dedi [Mulyadi] yang sangat aktif di media sosial, ajaklah diskusi terbuka masyarakat dalam perencanaan, agar perspektifnya dipahami sebelum dimulai," kata Iwan, Jumat, 28 November 2025).

Ia menyoroti bahwa pembangunan harus memiliki pendekatan yang lebih humanis dan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat Jawa Barat, karena gapura memiliki makna simbolis yang besar.

Dukungan untuk Pelibatan Pakar ITB

Wakil Ketua DPRD Jabar ini mendukung penuh pelibatan para pakar dari lembaga pendidikan terkemuka, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk memberikan pandangan profesional. Keterlibatan akademisi diharapkan mampu memberikan solusi yang terukur dan bertanggung jawab secara keilmuan.

Iwan Suryawan menyambut baik inisiatif yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga dikenal sebagai budayawan, mengenai esensi pembangunan di kawasan bersejarah.

"Pembangunan harus menghormati ruh tempat itu sendiri. Gedung Sate bukan hanya kantor, ia adalah monumen. Setiap tambahan, sekecil apa pun, harusnya memperkuat, bukan malah menenggelamkan aura sejarahnya," ujar Dedi Mulyadi, yang turut menanggapi polemik ini.

Dedi Mulyadi juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan arsitek ITB yang berpendapat bahwa "struktur baru di kawasan inti Gedung Sate harus tunduk pada kaidah cagar budaya yang ada, terutama dari segi skala, material, dan sense of place." Arsitek ITB menyarankan penataan ruang luar lebih mengedepankan keterbukaan dan keaslian daripada penambahan elemen yang dominan.

Desakan Evaluasi dan Sinergi

Iwan Suryawan menegaskan, inisiatif pelibatan arsitek ITB adalah langkah yang tepat menuju konsensus estetika yang dapat diterima semua pihak demi menjaga legacy Gedung Sate.

Sebagai tindak lanjut, Wakil Ketua DPRD Jabar ini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi total komunikasi soal program pembangunan di Jawa Barat, khususnya terhadap simbol-simbol bersejarah. Evaluasi ini harus melibatkan aspek penerimaan publik dan kepatuhan terhadap regulasi cagar budaya.

Iwan Suryawan mengajak semua pihak pemerintah, akademisi, budayawan, dan masyarakat umum—untuk bersinergi dalam menjaga aset-aset sejarah dan budaya Jawa Barat. Sinergi ini dianggap sebagai kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter, serta menjamin kelestarian Gedung Sate untuk generasi mendatang.