BPK XVII Harus Jadi “Ruang Hidup” Komunitas Budaya, Menteri Kebudayaan Dorong Transformasi Total

MANADO - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVII tidak boleh lagi berfungsi sebatas kantor layanan. Dalam kunjungan kerjanya ke Manado pada Rabu, 26 November, Fadli meminta BPK XVII dibuka sebagai ruang hidup komunitas budaya, tempat berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan program pemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara.

Usai meninjau renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Fadli menyebut BPK memiliki posisi strategis sebagai simpul terdekat dengan masyarakat dan pelaku budaya. Karena itu, menurutnya, balai harus menjadi ruang interaksi budaya yang inklusif. “Balai Pelestarian Kebudayaan harus terus terbuka dan menjadi ruang berkumpulnya komunitas budaya yang inklusif. Di sinilah inovasi, kolaborasi, dan gerakan kebudayaan bisa tumbuh,” ujarnya.

Fadli menilai pembukaan akses komunitas ke BPK XVII akan memperkuat ekosistem budaya daerah, mempercepat diseminasi program kebudayaan, serta memunculkan kerja sama lintas sektor. Ia juga mengapresiasi program yang selama ini dijalankan BPK XVII dan mendorong peningkatan kapasitas lembaga agar semakin dekat dengan masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan peran BPK XVII sebagai pusat kegiatan budaya. Jajaran BPK Wilayah XVII ikut menegaskan komitmennya memperkuat tugas dan fungsi balai melalui standarisasi, peningkatan SDM, serta kolaborasi program.

Kunjungan tersebut ikut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sulut Yanni Lukas, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Rachmanda Primayuda, dan Direktur Sejarah dan Permuseuman Agus Mulyana.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan untuk memastikan lembaga budaya daerah semakin adaptif, responsif, dan mampu menjadi ruang hidup bagi komunitas kreatif serta pelestarian warisan budaya.