Pemprov DKI Baru Bentuk Tim Penataan Kota Tua, Rano Karno: Ternyata Tak Semudah Dibayangkan

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap Pemprov DKI akan membentuk tim internal dalam rencana penataan kawasan Kota Tua. Tim ini akan mengawali pemetaan dan konsep penataan sebelum ditindaklanjuti bersama pihak eksternal.

"Ini hari baru kita mau bentuk panitia. Internal dulu. Karena ini wah bobotnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sana ada Danantara. Kemudian ada swasta. Nah, ini kita, kita hari ini kita baru mau membentuk tim internal dulu," kata Rano di Jakarta Utara, Kamis, 26 November.

Rano menjelaskan penataan Kota Tua tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, mengingat banyaknya pihak yang terlibat serta kompleksitas pengelolaan kawasan bersejarah tersebut, termasuk model bisnis dan hak konsesi yang dimiliki pengelola.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung rencana hadirnya MRT Jakarta fase 2 yang rutenya bakal menuju Kota Tua pada 2029. Menurut Rano, penyelarasan penataan Kota Tua dengan kesinambungan jalur MRT harus diantisipasi sejak sekarang agar penataan tidak terlambat.

"Mau diapain? 2029 MRT udah sampai sana. Ah, udah sampai sana terus Kota Tua mau diapain? Apa nunggu MRT dulu selesai baru kita benahin? Wah terlambat," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat dengan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Doni Oskara di Balai Kota DKI Jakarta. Pramono menjelaskan Danantara bersama Pemprov DKI tengah menyusun langkah awal untuk memulai renovasi besar di kawasan tersebut.

"Tadi saya menerima Pak Doni dan juga jajaran. Mereka bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk segera memulai melakukan renovasi untuk Kota Tua," kata Pramono, Kamis, 20 November.

Menurut Pramono, pertemuan itu menjadi langkah awal penataan kawasan bersejarah diproyeksikan sebagai salah satu simpul transportasi dan aktivitas publik di Ibu Kota.

Pramono menjelaskan, pemetaan penataan Kota Tua kini dikerjakan bersama lintas lembaga. Ia menyebut pemerintah pusat, BUMN, dan Pemprov DKI akan berada dalam satu kelompok kerja agar perencanaan dan pembangunan bisa berjalan simultan.

"Roadmap untuk Kota Tua sedang kita rumuskan bersama. Nanti ada joint task force antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan perbaikan di Kota Tua," ucap dia.