JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sejumlah agenda penting pada Kamis 13 November yang mencakup rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat umum (RDPU), dan dialog publik.
Isu-isu strategis, seperti reformasi Polri, revisi Undang-Undang Hak Cipta, RUU KUHAP, kebijakan energi dan migas, hingga evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sorotan utama dalam agenda parlemen hari ini.
Pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno RDPU dengan VNT Networks, PAPPRI, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Agenda ini membahas harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Rapat ini penting untuk menyesuaikan regulasi hak cipta dengan perkembangan industri kreatif dan teknologi digital yang terus berkembang.
Secara paralel, Komisi III DPR menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP guna mencermati klaster pasal-pasal hasil perapihan tim teknis, timus, dan timsin.
Pembahasan akan dilanjutkan pada sesi siang pukul 13.00 WIB, sebagai bagian dari komitmen DPR memperkuat sistem hukum acara pidana nasional.
Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) serta sejumlah asosiasi industri.
Pembahasan terfokus pada kebijakan peningkatan daya saing industri nasional yang dilanjutkan pukul 14.00 WIB bersama Dirjen KPAII dan mitra terkait.
Sementara itu, bidang kesehatan menjadi perhatian penting Komisi IX DPR. Pada pagi hari, Panja JKN membahas tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Kemenkes, BPJS Kesehatan, ADINKES, ASKLIN, ARSSI, PERSI, ARSADA, dan APKESMI.
Sore harinya pukul 13.00 WIB, Komisi IX menggelar rapat kerja dengan menteri kesehatan, DJSN, Dewas BPJS, dan Dirut BPJS Kesehatan untuk membahas evaluasi keberlanjutan JKN, penyesuaian iuran, serta pemerataan layanan kesehatan nasional.
Isu energi juga menjadi sorotan besar bagi Komisi XII DPR. Hari ini, Komisi XII DPR menggelar dua rapat penting, yaitu pada pagi hari bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, gubernur Kalimantan Timur dan Papua Barat, serta perusahaan migas besar, seperti PT PHE, BP Berau, RH Petrogas, dan Eni Muara Bakau BV. untuk membahas participating interest (PI) bagi daerah penghasil migas.
Sore hari, RDP dilanjutkan bersama Plt dirjen Ketenagalistrikan, PT PLN Indonesia Power, dan PT Nusantara Power membahas strategi transisi energi dan dekarbonisasi pembangkit listrik nasional.
Dari sektor keuangan, Komisi XI DPR melanjutkan Panja Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI 2026 pada pagi hari.
Kemudian pada pukul 16.00 WIB, digelar rapat kerja dengan gubernur Bank Indonesia untuk pengambilan keputusan terkait Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2026.
Siang ini pukul 13.00 WIB, Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan menteri perumahan dan kawasan permukiman.
[see_also]
- https://voi.id/berita/533131/pigai-tak-ingin-terlibat-polemik-soeharto-saya-menteri-ham-no-comment
- https://voi.id/olahraga/533128/perancis-vs-ukraina-kemenangan-terakhir-tanpa-skuad-terbaik
- https://voi.id/teknologi/533068/survei-97-pendengar-tak-bisa-bedakan-musik-buatan-ai-dan-manusia
[/see_also]
Agenda mencakup evaluasi pelaksanaan APBN 2025 hingga November serta pembahasan rencana program tahun anggaran 2026.
Sebagai penutup agenda DPR hari ini, Kantor Wartawan Parlemen (KWP) mengadakan diskusi dialektika demokrasi bertema “Reformasi Polri: Harapan Menuju Institusi Penegak Hukum yang Profesional dan Humanis". Narasumber yang hadir, antara lain Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Ketua Tim Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie, hingga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
