Pengamat: Wajar PDIP Tolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Diminta Objektif

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rencana pemerintah mengusulkan nama Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional merupakan hal yang wajar.

Menurut Jamiluddin, penolakan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan politik antara PDIP dan Soeharto yang selama masa hidupnya tidak pernah harmonis.

“PDIP menolak keras rencana pemerintah memasukkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Penolakan itu wajar karena relasi PDIP dengan Soeharto semasa hidup praktis tak pernah baik. Karena itu, kiranya wajar bila narasi PDIP terhadap Soeharto selama ini pada umumnya minor,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Minggu, 2 Oktober.

Meski demikian, Jamiluddin menilai sikap politik partai seharusnya tidak menjadi faktor penentu dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional. Ia menekankan pentingnya pemerintah berpegang pada kriteria objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan resmi mengenai gelar kepahlawanan.

“Pemerintah sebaiknya tetap fokus menilai Soeharto sesuai kriteria pahlawan nasional yang sudah ditetapkan. Dengan taat azas pada kriteria yang ada, pemerintah akan aman dalam menentukan layak tidaknya Soeharto menjadi pahlawan nasional,” tuturnya.

Ia menegaskan, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Soeharto. Karena itu, meskipun banyak pihak memiliki pandangan negatif terhadap presiden kedua RI tersebut, keputusan pemerintah harus didasarkan pada penilaian objektif, bukan opini politik.

“Suara minor PDIP terhadap Soeharto seharusnya bukan penentu untuk menggugurkan Soeharto menjadi pahlawan nasional,” ujar Jamiluddin.

Lebih lanjut, ia menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional secara objektif justru akan memudahkan Presiden Prabowo Subianto mempertanggungjawabkan keputusan itu kepada publik.

“Kalau Soeharto diputuskan menjadi pahlawan nasional secara objektif, maka Prabowo akan mudah mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Indonesia,” ucapnya.

Menurut Jamiluddin, pendekatan rasional dan terbuka juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengingat sejarah politik yang melibatkan keduanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa jika keputusan pemerintah terkesan politis dan tidak didasari kriteria yang jelas, penolakan publik bisa meluas.

“Bila Prabowo menetapkan Soeharto menjadi pahlawan nasional tanpa kriteria yang jelas, maka akan terjadi penolakan di mana-mana. Termasuk dapat merenggangkan hubungan Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Untuk menghindari potensi gesekan politik dan menjaga kepercayaan publik, Jamiluddin menekankan pentingnya pemerintah menjelaskan secara terbuka indikator yang digunakan dalam menilai kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka instrumen yang digunakan dalam menentukan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Dengan begitu, rakyat dapat memahaminya dan relasi Prabowo serta Megawati dapat tetap terjaga,” kata Jamiluddin.