Dugaan Korupsi Whoosh yang Diselidiki KPK Dikabarkan Terkait Proyek Pengadaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Proses pencarian peristiwa pidana itu disebut sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2025.

Dari informasi yang dikumpulkan VOI, penyelidikan ini terkait sejumlah proses terkait pengadaan Whoosh bukan hanya penggelembungan anggaran atau mark-up. Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan tanah.

Adapun saat dikonfirmasi informasi itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum mau bicara banyak. Dia hanya menegaskan penyelidikan biasanya dilakukan secara tertutup.

“Itu masuk ke materi penyelidikan sehingga kami belum bisa menyampaikan materi substansi dari perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 27 Oktober.

Budi memastikan proses penyelidikan terus berjalan. “Sejauh ini tidak ada kendala,” tegasnya.

“Jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Berikan ruang, berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini supaya prosesnya bisa betul-betul firm untuk menemukan dalam pencarian terkait dengan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh tim,” sambung Budi.

Sebagai informasi, Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung dengan panjang rute 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit dan beroperasi sejak Oktober 2023 setelah diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. 

Nilai proyeknya saat itu hanya ditargetkan 5,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp82,08 triliun. Namun, angka ini membengkak sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,27 miliar dolar Amerika atau setara Rp115 triliun dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat Rp16 ribu.

Diberitakan sebelumnya, informasi penyelidikan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh awalnya disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep saat dikonfirmasi VOI, Senin, 27 Oktober.

Asep tidak menjelaskan lebih rinci sejak kapan penyelidikan dimulai. Ia hanya menyebut proses tersebut dilakukan secara tertutup sebagaimana lazimnya tahap penyelidikan di KPK.

Adapun isu tersebut sempat disinggung eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam salah satu unggahan di kanal YouTube-nya, ia mengungkap perbedaan mencolok dalam perhitungan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer antara versi Indonesia dan China.

“Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat kan,” ujar Mahfud dalam video tersebut.

Mahfud juga menyoroti beban utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp4 triliun pada 2025. Menurut dia, hal itu disebabkan perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke pinjaman dari China yang semula berbunga 2 persen dan kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (cost overrun).

Meski demikian, biaya pembangunan Whoosh per kilometer yang mencapai Rp780 miliar disebut masih lebih rendah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer.

Kendati begitu, Mahfud tetap mendukung langkah penyelidikan dugaan mark up tersebut dan menilai transparansi diperlukan agar publik mendapat kejelasan soal penggunaan dana proyek.

Selain itu, Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak beban utang proyek Whoosh ditanggung melalui APBN. Ia mendorong pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang proyek tidak semakin meningkat.