BOGOR – Volume sampah yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menyebut, setiap hari layanan MBG di sekolah-sekolah menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah besar yang harus segera ditangani secara terstruktur dan berkelanjutan.
“Setiap layanan MBG menghasilkan timbulan sampah yang tidak sedikit, sekitar 2.000 hingga 3.500 ton per hari. Karena itu, pengelolaan limbah harus dilakukan dengan tata kelola yang baik,” kata Hanif usai meninjau kegiatan Sekolah Berbasis Pengelolaan Lingkungan (SPPG) di Bogor Tengah, Jumat 17 Oktober.
Menurut Hanif, peningkatan volume sampah ini terjadi karena meluasnya cakupan program MBG di berbagai sekolah, terutama di daerah perkotaan dan padat penduduk. Ia menilai, tanpa sistem pengelolaan yang terintegrasi, timbulan limbah dari kegiatan makan bersama dapat memicu pencemaran lingkungan dan memperberat beban pengelolaan sampah daerah.
Kementerian LHK, kata Hanif, telah menyiapkan pedoman teknis untuk mendukung pengelolaan sampah dari program MBG. Petunjuk ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh SPPG agar kegiatan belajar dan penyediaan makanan sehat tidak berdampak negatif pada lingkungan.
“Terkait dukungan Kementerian terhadap MBG, kami sudah memberikan petunjuk kepada pihak terkait agar bisa diteruskan ke seluruh SPPG. Intinya, setiap sekolah harus punya sistem pengelolaan sampah yang tertib,” ujarnya.
Hanif menjelaskan, pihaknya mengedepankan pembinaan intensif bagi sekolah yang belum mampu mengelola limbah dengan baik. Sanksi administratif, kata dia, akan menjadi opsi terakhir bila terjadi pencemaran lingkungan.
“Pendekatan kami adalah pembinaan terlebih dahulu. Tapi pengawasan tetap dilakukan dengan ketat, karena dampak lingkungan dari kelalaian pengelolaan limbah bisa sangat besar,” tegas Hanif.
BACA JUGA:
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, ketegasan pemimpin daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga agar program bergizi ini tidak berujung pada persoalan lingkungan baru.
“Lingkungan tidak mengenal toleransi. Sedikit saja kelonggaran yang diberikan, dampaknya bisa sangat besar. Jadi, kepala daerah harus tegas memastikan sampah MBG tertangani dengan benar,” pungkas Hanif.
