JAKARTA - Iran mengkritik langkah negara-negara Eropa untuk menjatuhkan sanksi internasional dan akan membuka jalan baru pada akhir bulan jika Teheran tidak memenuhi persyaratan, termasuk akses bagi inspektur nuklir PBB.
"Apa yang dilakukan Eropa bias dan bermotivasi politik. Mereka salah di berbagai tingkatan dengan mencoba menyalahgunakan mekanisme yang tercantum dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh kepada wartawan di Jenewa dilansir Reuters, Jumat, 19 September.
Kekuatan-kekuatan Eropa kemungkinan akan menerapkan kembali sanksi internasional terhadap Iran pada akhir bulan ini setelah putaran perundingan terakhir mereka dengan Teheran yang bertujuan mencegah sanksi tersebut dianggap tidak serius,
menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis.
Inggris, Prancis, dan Jerman, yang disebut E3, meluncurkan proses 30 hari pada akhir Agustus untuk menerapkan kembali sanksi PBB.
Mereka menetapkan syarat-syarat bagi Teheran untuk bertemu pada bulan September guna meyakinkan mereka untuk menunda "mekanisme snapback".
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dirinya telah mengajukan "rencana yang masuk akal dan dapat ditindaklanjuti."
Tawaran E3 untuk menunda snapback hingga enam bulan guna memungkinkan negosiasi yang serius bergantung pada Iran yang memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB – yang juga akan berupaya mempertanggungjawabkan stok uranium yang diperkaya Iran yang besar – dan terlibat dalam perundingan dengan AS.
Khatibzadeh mengatakan semua opsi tersedia jika diplomasi gagal.
"Jika Eropa menempuh jalur ini, mereka meningkatkan tingkat ketidakpastian ke level tertinggi, dan mereka bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang," ujarnya.
BACA JUGA:
Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada Jumat untuk resolusi yang akan mencabut sanksi PBB terhadap Iran secara permanen.
Resolusi tersebut kemungkinan besar akan gagal mendapatkan minimal sembilan suara yang dibutuhkan untuk meloloskannya, kata para diplomat.
Tapi jika berhasil, resolusi tersebut akan diveto oleh Amerika Serikat, Inggris, atau Prancis.